Center of Reform on Economics (CORE) menyarankan pemerintah daerah (pemda) memperkuat komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak, terutama pemerintah pusat (pempus) dalam menyalurkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN).Tujuannya agar pelaksanaan program atau kegiatan PEN ke depannya dapat terealisasi
Hal tersebut mengingat realisasi sementara program PEN 2021 yang hanya mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
"Tujuannya agar pelaksanaan program atau kegiatan PEN ke depannya dapat terealisasi, serta diperlukan penguatan pengawasan dengan bantuan aparat eksternal, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ucap Ekonom Senior CORE Yusuf Rendy Manilet kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Pada 2022, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk program PEN sebesar Rp414 triliun yang akan meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Di samping itu, ia menilai gubernur, bupati, maupun wali kota juga harus menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan/atau masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memprioritaskan penggunaan anggaran PEN bidang kesehatan, sosial, dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan pandemi COVID-19.
Selain itu, pemda diharapkan bisa lebih optimal dalam mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan penanganan dampak COVID-19.
Tak hanya penyaluran PEN untuk pemda, Yusuf berpendapat terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran anggaran PEN kesehatan.
"Masalah administrasi seringkali menjadi faktor lambannya realisasi anggaran PEN kesehatan," tuturnya.
Maka dari itu, ia berharap permasalahan tersebut perlu diperbaiki, terutama skema penyaluran dana insentif tenaga kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan realisasi program PEN yang belum bisa mencapai target keseluruhan karena adanya beberapa program yang belum bisa dijalankan, sehingga pada akhirnya anggaran program tersebut dikembalikan.
Adapun realisasi sementara program PEN terdiri atas penanganan kesehatan Rp198,5 triliun atau 92,3 persen dari alokasi Rp214,96 triliun, perlindungan sosial Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp186,64 triliun, serta program prioritas Rp105,4 triliun atau merupakan 89,3 persen dari anggaran Rp117,94 triliun.
Realisasi sementara program PEN juga terdiri dari dukungan UMKM dan korporasi Rp116,2 triliun atau 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun dan insentif usaha Rp67,7 triliun atau 107,7 persen dari alokasi anggaran senilai Rp62,83 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi sementara PEN 2021 capai Rp658,6 triliun
Baca juga: KPK amankan dokumen saat geledah tiga lokasi kasus dana PEN daerah
Baca juga: Airlangga: Presiden setujui program baru PEN untuk front loading 2022
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
