Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar Rp300 triliun untuk menangani perubahan iklim.Itu 27 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami lakukan budget packing, kami juga beri budgeting ke pemerintah daerah.
"Itu 27 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami lakukan budget packing, kami juga beri budgeting ke pemerintah daerah," kata Adi dalam webinar "Transisi ke Ekonomi Hijau" yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Baca juga: IFRC: 57 Juta jiwa di seluruh Asia Pasifik terdampak bencana iklim
Sementara itu 33 persen dari total Rp300 triliun itu akan dipenuhi oleh sektor swasta dan sisanya akan dicari dari filantropi maupun investor luar negeri.
Apabila tidak mulai berinvestasi pada perekonomian hijau Indonesia harus menghadapi perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana dengan dana rehabilitasi hingga menghabiskan Rp35 triliun per tahun.
"Di tengah pandemi, 4 persen dari GDP (Gross Domestic Product) keluar di satu tahun saja untuk menghadapi bencana kesehatan," imbuhnya.
Baca juga: Indonesia menuju "net sink" karbon sektor FoLU 2030
Untuk mengatasi perubahan iklim Indonesia pun turut dalam komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) guna mengurangi emisi karbon 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Terdapat lima sektor yang emisi karbonnya akan dikurangi yakni kehutanan, energi, transportasi, limbah, dan pertanian.
"Energi dan transportasi walau nomor dua itu dari sisi cost luar biasa besar, ongkosnya sekitar Rp300 triliun per tahun sendiri kebutuhan investasinya," katanya.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
