masih terbuka dialog untuk membahas jika ada persoalan dalam kompensasi 'ganti untung' Kampung Bayam
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminta kesediaan warga untuk bekerja sama dengan tidak mendirikan rumah-rumah bedeng di pinggir rel kereta api Tanjung Priok, karena dapat membuat kawasan menjadi kumuh.
Menurut Ali, warga Kampung Bayam yang tempat tinggalnya terkena relokasi karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di pinggir rel kereta sudah terdata sejak awal untuk ditempatkan di tempat tinggal baru dengan konsep Kampung Susun.
"Konsep kami, kita tidak ingin menghilangkan kampungnya, tapi menata kampungnya. Oleh karena itu, Kampung Bayam nanti akan dibangun dengan konsep susun. Sudah didata untuk para warga yang akan menghuni," kata Ali kepada wartawan di Jakarta Utara, Jumat.
Ali juga membedakan antara warga yang rumahnya terkena relokasi dengan warga dengan bangunan liar semi permanen di Kampung Bayam yang pernah digusur karena dulu kerap menjadi sarang prostitusi.
"Ada beberapa tempat, seperti tenda-tenda yang buat tempat hiburan malam. Itu mungkin tidak cocok tempatnya di situ (Kampung Bayam). Ini akan kita tata lebih lanjut," kata Ali.
Menurut Ali, soal bagaimana hunian warga Kampung Bayam yang terkena relokasi sebetulnya sudah diselesaikan dengan cara dialog. Dan sebagian warga pun sudah menerima untuk dipindahkan ke Kampung Susun.
Sedangkan sebagian lagi mendapatkan kompensasi 'ganti untung' karena menolak dipindahkan ke Kampung Susun.
"Kompensasi itu sudah diberikan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sesuai laporan, itu sudah ada dalam bentuk kompensasi. Jadi pernyataan-pernyataan belum menerima kompensasi ini harus dicek lagi kepada yang bersangkutan (warga), yang mengaku belum menerima itu," kata Ali.
Ali mengatakan masih terbuka dialog untuk membahas jika ada persoalan dalam kompensasi 'ganti untung' Kampung Bayam. Karena yang dicari adalah solusi dan pengertian bersama.
Pemerintah juga cemas membiarkan warga tetap tinggal di Kampung Bayam yang lokasinya berbatasan dengan rel kereta api, karena bahaya dan memang bukan diperuntukkan sebagai tempat tinggal.
"Jadi kita buka dialog terus. Saya harap ini mungkin perlu segera kita duduk bareng. Terutama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), supaya kita juga bisa dialog. Karena tidak mungkin kita memberikan kegiatan yang langsung represif," kata Ali.
Baca juga: Jakpro: 26 kafe tak berizin yang ditertibkan tidak masuk RAP
Baca juga: Pemkot Jakut ratakan bangunan liar di Kampung Bayam dengan alat berat
Baca juga: Jakpro tuntaskan tahap akhir ganti untung bagi 624 KK di Kampung Bayam
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022
