Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) batu bara akan mirip dengan BLU lainnya, salah satunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Tapi ini masih dibicarakan detailnya, yang jelas ini akan membuat procurement-nya lebih baik dan menghindari ketidakpastian
"BPDKS itu konteksnya pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi," ujar Febrio dalam Taklimat Media – Tanya BKF yang bertajuk "Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal" di Jakarta, Rabu.
Dalam BPDKS, terdapat konteks reformasi di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mengkolaborasikan kebijakan yang bagus, sehingga Program B30 bisa didorong untuk meningkatkan ekspor biofuel.
Maka dari itu, ia menegaskan saat ini pihaknya sedang mendesain mekanisme BLU batu bara agar bisa lebih baik dan menghindari risiko yang tidak perlu.
"Bagaimana caranya supaya kebutuhan pasokan batu bara ke PLN itu yang di mana kita adalah salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia, sehingga kami ingin pastikan dengan mekanisme yang baik supaya kepastian usaha PLN bisa tetap terjaga dan pasokan listrik tetap baik," tambahnya.
Menurut Febrio, usulan pembentukan BLU batu bara didasarkan oleh permasalahan batu bara yang terjadi di PLN, sehingga pemerintah harus bergerak cepat.
"Tapi ini masih dibicarakan detailnya, yang jelas ini akan membuat procurement-nya lebih baik dan menghindari ketidakpastian," katanya.
Di sisi lain, ia menekankan mekanisme BLU batu bara tersebut nantinya juga tidak akan memberikan dampak kepada keuangan negara, sehingga APBN akan tetap aman dan lebih sehat.
Baca juga: Menko Luhut minta solusi menyeluruh terkait suplai batu bara PLN
Baca juga: Pemerintah cabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara
Baca juga: Erick Thohir ganti Direktur Energi Primer PLN akibat krisis batu bara
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
