Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan program percepatan penurunan tingkat kekerdilan pada anak (stunting) harus tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mencapai target penurunan tiga persen per tahun.
“Arahan bapak Presiden sudah jelas, penurunan stunting minimal tiga persen per tahun karena itu rencana aksi kementerian/lembaga bukan kegiatan yang terbatas pada memobilisasi orang dalam bentuk event tertentu saja, tapi harus berupa kegiatan yang berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh sasaran,” kata Brian di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, sebagaimana siaran pers KSP di Jakarta, Jumat.
Menurut Brian, sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mempercepat penurunan stunting. Misalnya, perawatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, bimbingan konseling, hingga pemberian suplemen vitamin.
“Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik,” ujarnya.
Baca juga: IBSW apresiasi KSP Moeldoko implementasi arahan Jokowi atasi stunting
Baca juga: KSP: Uji coba aplikasi Elsimil di Binjai cegah stunting dari hulu
Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, kata dia, yakni rencana aksi dalam bentuk intervensi sensitif,seperti penyediaan air bersih, air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini.
“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima bantuan sosial agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta (anak usia di bawah dua tahun), dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni Program Keluarga Harapan, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,” ujar Brian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada Selasa (11/1) mengingatkan bahwa program penurunan stunting harus dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan hanya seremonial seperti pembagian makanan tambahan dan gizi, yang kerap dilakukan kementerian/lembaga di akhir tahun.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu dengan koordinasi dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN yang menggunakan basis Satu Data Indonesia.
“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stunting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,” kata Brian.
Baca juga: Presiden minta program penurunan kekerdilan tak sekadar seremonial
Baca juga: BKKBN: Anak terlahir kerdil tak boleh lebih dari 680 ribu jiwa
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
