"Apel ini bukti Kemenkumham siap bersinergi dan berkolaborasi dengan institusi lembaga hukum lain bekerja menjaga kedaulatan NKRI," katanya saat membuka apel di Batam, Rabu.
Apel bagian dari rangkaian Hari Bakti Ke-71 Imigrasi setelah sebelumnya menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya vaksinasi COVID-19.
Baca juga: Menkumham tekankan pentingnya perkuat layanan pengamanan perbatasan
Batam dipilih sebagai lokasi apel nasional gabungan karena daerah itu berdekatan dengan negara tetangga yang rentan penularan COVID-19 yang dibawa dari luar negeri.
"Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena tiga tahun ini pandemi COVID-19 telah melanda negeri ini. Pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuk WNA maupun WNI ke dalam dan keluar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus COVID-19 dengan ragam varian yang terus berkembang," kata dia.
Dalam rangkaian apel itu, Bea Cukai, TNI, dan Polri melakukan simulasi menghadang kapal pembawa PMI ilegal keluar negeri.
Baca juga: Menkumham: Kedaulatan negara menjadi komponen perhatian bangsa
Baca juga: Menkumham: Penerapan IBCM untuk atasi ancaman lintas negara
Lima armada kapal itu, yakni KAL NIPA I-I.57, KP. BISMA -8001, Speedboat BC-15028, KRI Kujang, KRI Siwar (646), dan pesawat TNI AU Jenis A-2910 diterjunkan dalam simulasi menghadang kapal pembawa PMI ilegal di kawasan perairan dekat Selat Singapura.
Dalam penanganan PMI ilegal, petugas imigrasi bertugas memeriksa dokumen keimigrasian PMI bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain.
Selain itu dilaksanakan pula prosesi penyerahan hibah tanah dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
