"Ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional kita di masa mendatang," kata Prabowo dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan Tahun 2022, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.
Prabowo di hadapan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan para pati TNI lainnya mengatakan ancaman militer diprediksi masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Baca juga: Menhan pimpin Rapim Kemhan Tahun 2022
"Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata di dalam negeri, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut, maupun udara, separatisme, dan ancaman infiltrasi intelijen dan spionase," kata mantan Danjen Kopassus ini.
Selain itu, kata dia, pelanggaran wilayah di darat, laut, maupun udara masih akan terjadi dalam bentuk, antara lain pelanggaran wilayah perbatasan darat, perbatasan laut di wilayah yuridiksi nasional, dan pelanggaran kapal asing bersenjata dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing.
"Pada tatanan global geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar," kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo apresiasi konsep awal dokumen produk strategis pertahanan
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan pertahanan negara harus mampu dan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis regional, nasional, maupun global.
"Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara," kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Penyelenggaraan pertahanan negara harus berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
"Sishankamrata harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang mungkin akan kita hadapi," tegas Prabowo.
Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan negara tahun 2021.
Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat strategis, katanya.
Baca juga: Menhan libatkan TNI dalam menyusun doktrin dan postur pertahanan
Namun seiring dengan perkiraan munculnya berbagai ancaman sebagaimana dampak pertumbuhan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.
Dengan demikian, kata dia, Rapim Kemhan Tahun 2022 mengambil tema "Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara".
"Tema ini mengandung makna bahwa kita beserta seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan," jelas Prabowo.
Dengan kerja sama seluruh komponen bangsa dan profesionalisme dalam pengelolaan pertahanan keamanan, tambah dia, maka akan menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang berkelanjutan serta pertahanan negara yang kokoh menuju Indonesia maju.
Hadir dalam Rapim Kemhan, yakni Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Wamenhan Letjen TNI M Herindra.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
