BI prediksi kredit perbankan tumbuh hingga 8 persen tahun ini

20 Januari 2022 17:52 WIB

Tangkapan layar - Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers RDG BI Bulan Januari 2022 Cakupan Tahunan di Jakarta, Kamis (20/1/2022). ANTARA/Youtube Bank Indonesia/pri.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap

Bank Indonesia (BI) memprediksikan kredit perbankan nasional akan tumbuh dalam rentang 6-8 persen pada tahun 2022, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh sebesar 7-9 persen.

"Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers RDG BI Bulan Januari 2022 Cakupan Tahunan di Jakarta, Kamis.

Kredit perbankan yang kian membaik terlihat dari pertumbuhan pada Desember 2021 sebesar 5,24 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dia menjelaskan pertumbuhan kredit lebih merata pada semua jenis penggunaan, baik kredit modal kerja, kredit konsumsi, maupun kredit investasi, yang masing-masing tumbuh 6,32 persen (yoy), 4,67 persen (yoy), dan 4,01 persen (yoy).

Baca juga: OJK proyeksikan kredit perbankan tumbuh 7,5 persen pada 2022

"Permintaan kredit dari sisi korporasi terindikasi semakin meningkat, sementara dari sisi penawaran perbankan menurunkan standar penyaluran kredit terutama pada sektor-sektor prioritas seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Selain itu ia menuturkan pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat signifikan didorong oleh perbaikan permintaan, yang sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program pemerintah.

Di sisi lain, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan November 2021 tetap tinggi sebesar 25,59 persen dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,19 persen (bruto) dan 0,98 persen (neto).

BI terus menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif, baik melanjutkan kebijakan akomodatif yang telah ada maupun perluasan kebijakan makroprudensial untuk mendorong sektor-sektor prioritas dan UMKM.

Baca juga: Presiden Jokowi: Tak boleh lagi ada cerita UMKM sulit akses modal