"Kami berpendapat Dewan Transisi Nasional adalah perwakilan sah rakyat Libya," kata Davutoglu di Benghazi setelah Turki menarik utusannya dari Tripoli dan menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap rejim Muammar Gaddafi.
Pengakuan itu disampaikan setelah jurnal resmi Turki mengumumkan Sabtu bahwa duta besar negara itu untuk Libya, Salim Levent Sahinkaya, telah diberi tugas baru di Ankara.
Sahinkaya ditarik dari Tripoli pada Maret karena pertempuran yang terjadi di sana dan tidak ada penggantinya sejak itu.
Jurnal resmi itu juga menerbitkan sebuah dekrit pemerintah yang mencakup sanksi-sanksi PBB yang diberlakukan Turki terhadap Libya, Gaddafi, keluarganya dan para pejabat pemerintah.
Pengakuan de fakto Minggu oleh Turki itu juga diumumkan ketika pemberontak Libya menyatakan akan melancarkan ofensif ke Tripoli.
Turki, satu-satunya negara anggota NATO yang berpenduduk muslim dan merupakan pemain penting regional, secara bertahap mengambil sikap keras terhadap Libya, setelah pertama-tama mengecam serangan udara Barat terhadap pasukan Gaddafi.
Turki menolak mengambil bagian dalam operasi udara NATO namun menyediakan enam kapal perang untuk membantu memberlakukan embargo senjata yang diberlakukan NATO di perairan Libya.
Selain Turki, sejumlah negara yang telah mengakui NTC sebagai perwakilan sah rakyat Libya adalah Uni Emirat Arab (UAE), Australia, Inggris, Prancis, Gambia, Italia, Yordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol dan AS.
Dewan itu, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, melobi keras untuk pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
Negara-negara besar yang dipelopori AS, Prancis dan Inggris membantu mengucilkan Gaddafi dan memutuskan pendanaan dan pemasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.
Libya kini digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret.
Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya.
Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Gaddafi.
Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi, yang membuat marah Barat.
Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Gaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian dikabarkan telah berhasil menguasai lagi daerah-daerah tersebut.
Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu.
Gaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Gaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak.
Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun. (M014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
