• Beranda
  • Berita
  • Sumsel dapat alokasi KUR tahun 2022 sebesar Rp8 triliun

Sumsel dapat alokasi KUR tahun 2022 sebesar Rp8 triliun

25 Januari 2022 19:59 WIB
Sumsel dapat alokasi KUR tahun 2022 sebesar Rp8 triliun
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho memberikan sambutan pada acara pengukuhan pengurusan TPAKD di Palembang, Selasa (25/1/22). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp8 triliun pada 2022 untuk disalurkan oleh sejumlah perbankan yang  telah ditunjuk pemerintah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho mengatakan alokasi KUR itu meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp4,4 triliun.

“Penambahan porsi KUR ini tak lain untuk mendorong kewirausahaan di Sumsel,” kata Untung yang diwawancarai setelah pelantikan kepengurusan Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) sejumlah kabupaten Sumsel di Palembang, Selasa.

Sejauh ini pemerintah menilai kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel cenderung meningkat walau dihadapkan pada pandemi COVID-19.

Kondisi ini membuat alokasi KUR senilai Rp4,4 triliun pada 2021 terserap optimal dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di bawah 1,0 persen.

Hal ini juga yang melatari pemerintah untuk menambah alokasi KUR ke Sumsel dengan ketentuan bunga rendah 6 persen dan syarat peminjam harus memiliki usaha.

Dana yang bersumber dari APBN ini diharapkan terserap lebih baik pada 2022 karena sejatinya nilai Rp8 triliun ini masih tergolong rendah jika dibandingkan daerah di Jawa.

“Selama ini KUR banyak terserap di Jawa, rata-rata tiap daerah sampai Rp50 triliun, kalo bisa Sumsel di atas Rp10 triliun pada tahun-tahun mendatang,” kata dia.

Namun, ia tak menyangkal bahwa terdapat sejumlah tantangan untuk mengakselerasi penyerapan KUR ini karena wirausaha yang unbankle di Sumsel terdata masih 40 persen.

Perlu ada sinergi dari berbagai pihak untuk mengurangi persentase unbankable ini, mulai dari pemerintahan di daerah, lembaga jasa keuangan dan masyarakatnya sendiri sebagai penyerap KUR.

"Dinas Pertanian, Perikanan dan Dinas Koperasi harus mengupayakan untuk mendekatkan pelaku UMKM ini dengan perbankan," kata dia.

Sejauh ini, terdapat dua sektor di Sumsel yang paling banyak dibiayai oleh KUR yakni perdagangan dan pertanian.

Salah satu bank penyalur, Bank Sumsel Babel relatif berhasil dalam menggarap KUR di sektor pertanian dengan membuat sejumlah kluster.

“Terpenting untuk mengakselerasi KUR ini, yakni wirausahanya yang harus banyak dulu karena syarat KUR harus memiliki usaha, baru bank datang dan pemerintah memberikan subsidi,” kata Untung.

Bank Pembangunan Daerah PT Bank Sumsel Babel meminta diberikan alokasi dana senilai Rp2 triliun pada 2022 untuk penyaluran KUR guna merespon tingginya minat masyarakat mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah.

Direktur Utama PT BSB Achmad Syamsudin mengatakan perusahaannya merujuk pada performa pada 2021 yakni mampu merealisasikan KUR senilai Rp1 triliun.

“Jika dikasih (target KUR,red) Rp1,5 triliun atau Rp2 triliun, kami akan ambil,” ujar dia.

Baiknya performa penyaluran KUR ini tak lepas dari strategi yang dijalankan BSB yakni dengan membagi sektor UMKM dalam bentuk kluster, seperti kluster pertanian, kluster kuliner, kluster fesyen dan lainnya.

Melalui kluster ini maka akan terbentuk ekosistem yang mendukung pelaku usaha dalam berbisnis.

BSB membantu menghubungkan sisi hulu dan hilir sehingga biaya produksi dapat ditekan dan pelaku UMKM dapat memiliki margin yang lebih besar.



 

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022