Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur, tercatat pada 26 Januari 2022 mencapai 1.085.588 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 383.208 kepala keluarga (KK).Pemkot Surabaya ingin memperluas jangkauan agar semua warga terlayani
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Rabu, mengatakan, jumlah MBR tersebut mencapai lebih dari 30 persen dari jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih kurang 3 juta jiwa berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.
"Sedangkan pada 2021 menurut data BPS, profil penduduk miskin Surabaya tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa," katanya.
Armuji menjelaskan, database MBR tersebut berfungsi untuk intervensi pelayanan yang dilakukan Pemkot Surabaya, berupa pemberian bantuan makanan, jaminan Kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum dan bantuan sanksi denda pelayanan administrasi kependudukan, pengajuan rumah susun hingga program rumah tidak layak huni.
Baca juga: Jumlah MBR di Surabaya lebih dari satu juta jiwa
Baca juga: 46 ribu pelajar MBR di Surabaya dapat seragam gratis pada Desember ini
Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan data MBR yang perubahannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020.
Ia menyebutkan bahwa kriterianya MBR itu berbeda dengan kriteria miskin menurut BPS. Pemeringkatan MBR oleh Dinas Sosial, lanjut dia, menggunakan proxy means test dengan melakukan perhitungan estimasi konsumsi.
Sedangkan hasil pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga warga Kota Surabaya dengan metode proxy means test yang masuk dalam desil 1, 2, 3 dan 4 akan masuk dalam database MBR.
"Jadi angka ini dinamis, yang jelas Pemkot Surabaya ingin memperluas jangkauan agar semua warga terlayani khususnya bagi mereka yang memerlukan intervensi kebijakan," ujarnya.
Armuji juga menambahkan agar masyarakat tidak terlalu risau dengan jumlah database MBR yang mencapai lebih dari satu juta jiwa, maka sasaran intervensi kebijakan pemkot bisa lebih diperluas.
"Tetapi kami juga kerja keras agar semua warga Surabaya bisa meningkat kesejahteraannya," katanya.
Baca juga: Dispendik Surabaya evaluasi sekolah yang jual seragam siswa MBR
Baca juga: Sekolah di Surabaya dilarang pungut biaya pelajar keluarga miskin
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
