Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan langkah penting untuk mengatasi rendahnya penerimaan negara di Indonesia.Ini penting sebagai strategi pendapatan jangka menengah yang komprehensif untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta reformasi subsidi dan harga energi
UU tersebut salah satunya berisi pengenalan skema penetapan harga karbon yang juga menjadi langkah penting bagi Indonesia menuju mitigasi perubahan iklim.
Asistant Director Western Hemisphere Department IMF Cheng Hoon Lim dalam media briefing secara daring di Jakarta, Rabu, mengatakan UU tersebut harus diperkuat dengan reformasi lebih lanjut dan lebih luas, termasuk pembangunan.
"Ini penting sebagai strategi pendapatan jangka menengah yang komprehensif untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta reformasi subsidi dan harga energi," kata Lim.
Di sisi lain, kegiatan dan investasi sektor swasta akan didukung oleh UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun lalu.
Ia pun merekomendasikan agar dampak UU Cipta Kerja bisa ditingkatkan dengan reformasi pelengkap, seperti perbaikan pendidikan, infrastruktur, digitalisasi, dan upaya memperkuat kerangka tata kelola.
"IMF percaya bahwa reformasi struktural ini, bersama dengan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan fiskal, diperlukan untuk membatasi dampak buruk pandemi dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia," ujarnya.
Lim mengungkapkan Indonesia memiliki banyak kebutuhan pembangunan lantaran banyaknya populasi yang ada.
Bahkan, terdapat beberapa perkiraan bahwa Indonesia akan membutuhkan sekitar enam persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya.
"Jadi ketika kita berbicara tentang meningkatkan pendapatan, kita membicarakannya dalam pengertian itu. Peningkatan pendapatan dalam jangka menengah diperlukan untuk dapat dibelanjakan pada pengeluaran produktif prioritas tinggi, seperti untuk peningkatan sistem pendidikan untuk membangun pekerja terampil di masa depan," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan Indonesia perlu berinvestasi dalam digitalisasi dan infrastruktur untuk meningkatkan inovasi tersebut.
Dengan demikian, reformasi struktural seperti itulah yang akan menjadi penting dalam jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan memanfaatkan bonus demografi dari populasi yang sangat muda di Indonesia.
Baca juga: Kala penerimaan pajak catatkan sejarah di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: CITA perkirakan penerimaan pajak 2022 lanjutkan kinerja baik
Baca juga: DJP: Program pengungkapan sukarela miliki banyak manfaat untuk WP
Baca juga: Bank Dunia sebut UU HPP penting tingkatkan penerimaan perpajakan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
