Sri Mulyani: Defisit dan utang RI paling terkendali dan produktif

27 Januari 2022 14:07 WIB

Tangkapan layar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Launching Digital Exhibition Perbendaharaan dan Rollout SAKTI di Jakarta, Kamis (27/1/2022). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Kita sudah melihat momentum pemulihan ekonomi sudah cukup baik dan ini yang akan terus kita jaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit fiskal dan utang Indonesia selama pandemi termasuk yang paling terkendali dan produktif dalam menjaga maupun mengembalikan tekanan ekonomi sehingga menjadi lebih baik.

“Kita sudah melihat momentum pemulihan ekonomi sudah cukup baik dan ini yang akan terus kita jaga,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan hal ini terbukti karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan level Produk Domestik Bruto (PDB) yang sudah kembali ke kondisi pra pandemi.

Indeks PDB riil Indonesia pada 2021 telah mencapai level 101,1 atau lebih baik dibanding level 100 saat awal pandemi 2019 sedangkan Brasil 100,5, India 98,7, Afrika Selatan 98, Arab Saudi 97,7, Myanmar 96,4, Meksiko 96,3, Thailand 94,4 dan Filipina 94,3.

Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh defisit fiskal yang relatif terkendali dibanding negara lain yakni Indonesia sepanjang 2020 sampai 2021 menambah defisit 10,8 persen.

Untuk Myanmar 11,1 persen, Thailand 11,6 persen, Filipina 13,4 persen, Arab Saudi 14,4 persen, China 18,7 persen, Afrika Selatan 19,3 persen, Brasil 19,5 persen dan India 24 persen.

“Jadi kita bisa bayangkan konsolidasi fiskal dari negara-negara yang countercyclical-nya lebih dalam akan lebih berat,” ujarnya.

Sementara itu, ia menuturkan defisit yang meningkat tentu akan turut meningkatkan utang namun Indonesia masih tergolong terkendali dibanding beberapa emerging country lainnya.

Dari 2020 ke 2021, utang Indonesia naik 10,8 persen sedangkan Thailand 17 persen, Filipina 22 persen, Afrika Selatan 12 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen.

“Ini adalah suatu cara untuk melihat apakah policy design yang kita lakukan relatif bekerja secara cukup baik dan efektif untuk menangani COVID-19 dan dampak ke perekonomian,” tegasnya.

Baca juga: Kemenkeu perkirakan defisit APBN 2022 turun ke 4,3 persen PDB
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi defisit APBN 2021 menurun jadi 4,65 persen PDBB
Baca juga: BI: Utang luar negeri RI turun 5,9 miliar dolar AS per November