Ketua DPR RI minta evaluasi PTM prioritaskan kesehatan anak

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator, salah satunya memprioritaskan kesehatan anak.

"Sebagai orang tua, saya cukup senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Terlebih, selama 2 tahun pandemi COVID-19, anak-anak merasa bosan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Siswa mengalami cognitive learning loss dan terdampaknya aspek psikis karena sekolah daring.

"Namun, kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orang tua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran COVID-19," kata Puan.

Ia pun berharap agar evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen, memprioritaskan aspek kesehatan anak. Meski begitu, kebutuhan anak dari sisi kognitif juga diminta menjadi indikator pertimbangan.

"Karena saya banyak menerima aduan dari guru-guru, bahwa dampak PJJ memang terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan dengan level PPKM daerah masing-masing," katanya.

Untuk itu, dia berharap Pemerintah melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi PTM.

Puan menilai keterlibatan banyak pihak terkait dapat membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa, termasuk dengan melibatkan perwakilan orang tua dan guru.

"Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak," kata mantan Menko PMK itu.

Ditekankan pula bahwa aspek kesehatan dijadikan sebagai indikator terdepan dalam pertimbangan evaluasi PTM karena keselamatan anak-anak harus menjadi yang utama.

"Hasil evaluasi ini akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama dalam kondisi peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia," katanya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menyoroti peningkatan kasus COVID-19 yang kian meninggi setiap harinya.

Puan meminta Pemerintah agar melakukan langkah-langkah darurat untuk menekan angka kasus Corona.

"Sudah harus dipikirkan bagaimana mengurangi penyebaran virus dengan membatasi mobilitas masyarakat. Selanjutnya pastikan fasilitas kesehatan dan obat-obatan tersedia di seluruh daerah," ujarnya.

Selain itu, terus genjot pelaksanaan vaksinasi, baik yang primer maupun booster, termasuk vaksinasi anak agar dipercepat sehingga seluruh anak di Indonesia dapat lebih terjaga dari bahaya COVID-19.

Akibat varian Omicron, terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 hingga 910 persen.

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap saat ini ada 81.349 kasus aktif yang ada di Indonesia.

Laporan per Selasa (1/2) terjadi penambahan 16.021 kasus COVID-19 dalam sehari. Kasus kematian juga ikut meningkat dengan penambahan 28 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Puan mengimbau masyarakat agar terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila dirasa tidak terlalu penting.

"Semoga kita semua sehat selalu. Dengan mengikuti protokol kesehatan, bersama kita menekan tingkat penyebaran COVID-19 di negeri ini," kata Puan.

Baca juga: Dinkes Bogor data lonjakan kasus COVID-19 di sekolah dua kali lipat

Baca juga: Yogyakarta evaluasi rencana PTM 100 persen