Ketua Komisi IV minta Kementan benahi data penerima pupuk subsidi

2 Februari 2022 14:33 WIB

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Kami meminta agar pendataan e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) diperketat dengan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, diperkuat dengan anggaran yang memadai serta penetapan kualitas daerah

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi data petani penerima pupuk bersubsidi agar lebih akurat dan bantuan pupuk bisa diberikan tepat sasaran.

"Kami meminta agar pendataan e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) diperketat dengan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, diperkuat dengan anggaran yang memadai serta penetapan kualitas daerah," kata Sudin dalam rapat bersama pejabat eselon I Kementan di Jakarta, Rabu.

Sudin mengungkapkan ada beberapa temuan tentang data e-RDKK bermasalah yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi IV DPR RI maupun kepada Ombudsman.

Dia mencontohkan ada kesalahan data pada pendataan e-RDKK, seperti sebanyak 360 ribu warga sudah meninggal dunia, ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di beberapa provinsi. Selain itu, kata dia, juga terdapat penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai mekanisme penebusan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPR minta Kementan perbaiki pengelolaan pupuk subsidi
Baca juga: Ombudsman nilai penyaluran pupuk subsidi kepada petani tidak efektif

Menurut Sudin, ketidakakuratan data yang ada berdampak pada alokasi pupuk yang tidak tepat sasaran atau dapat terjadi penyimpangan.

Sudin berpendapat akar permasalahan dari penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran berawal dari data e-RDKK yang tidak akurat.

"Sebetulnya akar permasalahannya kalau orang tanam pohon tergantung bibitnya, kalau bibitnya bagus hasilnya bagus. Ini dari e-RDKK sudah bermasalah," kata Sudin.

Sudin juga mempertanyakan kepada Kementan mengenai anggaran sebesar Rp70 miliar setiap tahun yang digunakan untuk mengumpulkan data e-RDKK. Dia menyampaikan bahwa dana tersebut cukup besar untuk dikeluarkan setiap tahunnya, namun data e-RDKK masih tidak akurat.

Baca juga: DPR cari formula terbaik terkait program pupuk bersubsidi