Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.
“Kami menyarankan kalau bisa awal Semester II itu sudah betul-betul di lapangan walaupun kita bisa mulai dari sekarang,” kata Imam dalam diskusi FMB9 yang ditayangkan secara daring, Rabu.
Imam menuturkan pembangunan IKN sebaiknya bisa lebih cepat dilakukan agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara. PUPR pun telah mengantongi desain pembangunan kawasan IKN yang berasal dari 750 peserta.
“Yang masuk ada 750 peserta dan ada dari luar negeri juga tapi yang layak menyampaikan gagasan kurang lebih 350 dan akhirnya kita merekomendasi 5 terbaik dan melaporkan ke Bapak Presiden,” ujarnya.
Dari arahan Presiden Jokowi, lanjutnya, dipilih pemenang pertama, kedua dan ketiga yang kemudian menjadi tim kolaborasi untuk mendesain lebih lanjut kawasan inti IKN.
“Kita bisa menyelesaikan (desain) pada akhir 2021 yang lalu, paralel dengan itu kita juga menyiapkan beberapa desain berupa basic desain untuk bangunan super prioritas,” jelas dia.
Ia menyampaikan basic desain tersebut mencakup infrastruktur dasar pemukiman yang mestinya jika PUPR telah mendapat kejelasan anggaran dari Kementerian Keuangan, maka PUPR bisa segera memulai pekerjaan dengan skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang ada.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyampaikan dukungan anggaran yang disediakan Kemenkeu bahwa kebutuhan pembiayaan IKN di 2022 akan difokuskan pada kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN melalui skema realokasi atau refocusing.
“Kita tetap menjaga penanganan COVID-19 terjamin dan pemulihan ekonomi terjaga, sehingga ketika realokasi dan refocusing kita akan mendapat ruang-ruang yang bisa dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN 2022,” kata Arya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan APBN lebih difokuskan kepada infrastruktur dasar dan kawasan inti IKN. Kemenkeu pun terus mencari solusi yang tepat dengan skenario melibatkan badan usaha dan mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Bappenas ajak KPK awasi pembangunan IKN lebih tajam
Baca juga: KSP: Pemerintah siapkan 10 peraturan turunan UU IKN
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah mitigasi potensi bencana di IKN
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
