Menurut Febry, Maluku terdiri atas banyak gugus pulau dan ribuan nelayan kecil sehingga rantai pasok dingin sangat penting agar nelayan kecil di seluruh gugus pulau sebagai pusat produksi ikan bisa menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga yang bersaing dan kualitas ikan yang baik.
"Rantai pasok dingin akan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil," kata Febry dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BUMN, di Gedung Bina Graha, Jum'at, sebagaimana siaran pers.
Baca juga: KSP sebut tidak ada masalah penyediaan minyak tanah di Maluku
Berdasarkan informasi KSP, rapat koordinasi tersebut membahas kegiatan dan rencana masing-masing BUMN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rantai pasok dingin Maluku Lumbung Ikan Nasional.
Rapat koordinasi ini merupakan respons cepat setelah ditetapkannya Ambon New Port sebagai Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Dalam kesempatan itu, Febry yang merupakan putera asli Maluku ini mengatakan selain soal pembangunan fisik, pengembangan rantai pasok dingin juga menjadi fokus perhatian Kantor Staf Presiden.
Baca juga: KSP: Kementerian PUPR siap bangun hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
"Sebab rantai pasok dingin merupakan ruh Maluku Lumbung Ikan Nasional," ujarnya.
Febry memaparkan proyek pembangunan Maluku Lumbung Ikan Nasional dilakukan secara bertahap. Pada 2022 terdapat tiga pekerjaan yang harus dituntaskan, yakni pendataan, sinkronisasi, dan rumusan kebijakan.
Selanjutnya pada 2023, kata dia, akan dilakukan "gap" analisis kebutuhan yang ada sehingga skema business to business sudah dapat dijalankan dengan baik pada 2024.
Baca juga: KSP upayakan percepatan penyelesaian pengadaan lahan akses Tol MNP
"Pemerintah sudah menyediakan kajian ilmiahnya, BUMN tinggal masuk sesuai dengan core business masing-masing sehingga diharapkan pada tahun 2024 bisnis sudah berjalan," ujarnya.
Data KSP menyebutkan Maluku Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan proyek prioritas strategis dengan anggaran Rp3,2 triliun pada 2021.
Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional dimaksudkan untuk mengintegrasikan antarkawasan ekonomi dengan penekanan ekspor sumber daya perikanan dan menjadi penguat potensi perikanan di Indonesia Timur yang saat ini sudah menyediakan 37,2 persen dari total potensi perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nasional.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
