"Kami ingin meningkatkan kemandirian di seluruh sektor ekonomi dengan memberikan solusi konkret membangun dunia kelautan, termasuk untuk para nelayan," kata Ketua PBNU H Umarsyah di Labuan Bajo, Jumat.
Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi Pers terkait Perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-96 NU yang akan digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.
Dalam rangkaian Harlah itu, salah satu kegiatan yang digelar dengan kunjungan langsung ke kelompok nelayan binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat yang merupakan bentuk sinergi antara NU dan Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Dalam proses perjalanan ekonomi kelautan, katanya, masih belum ada keseimbangan antara sektor tangkap dan budi daya.
Perikanan sektor tangkap pun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan pemerintah, semisal permodalan dan transformasi teknologi.
Nelayan juga belum bisa mengakses skim kredit perbankan untuk membangun sarana produksi di sektor budidaya.
Selain permodalan yang minim, sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan untuk beraktivitas juga tidak memadai.
Hal itu bisa terlihat dari kondisi tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak mendukung produktivitas nelayan. Akibatnya, kualitas ikan yang dihasilkan nelayan tidak mampu bersaing hingga ke pasar nasional dan internasional.
Dia melihat belum adanya tata niaga hasil tangkap ikan laut yang berpihak pada nelayan, sehingga harga sepihak ditentukan oleh pengepul.
Dia menilai belum ada kebijakan afirmatif dari pemerintah yang bisa menjawab permasalahan nelayan.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, PBNU akan melakukan pendampingan untuk sektor permodalan, transformasi teknologi, pemberian pelatihan peningkatan keterampilan, dan mediasi kemitraan, yakni mencari model untuk mempertemukan pengusaha di bidang kelautan dan para nelayan yang ada.
Sementara itu, Ketua PBNU Nasyirul Falah Amru menerangkan, PBNU tidak hanya berkata-kata dalam menjalankan program, tapi melakukan kegiatan yang berfokus pada masyarakat.
Kemaritiman adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian PBNU karena masyarakat nelayan masih termarjinalkan.
Langkah konkret tersebut telah diwujudkan PBNU melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PBNU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekiranya ada 90 titik kampung nelayan di Indonesia akan menjadi fokus program PBNU masa khidmat 2022-2027.
"PBNU melakukan aksi langsung untuk memberikan semangat dan spirit kepada masyarakat," ujar dia.
Baca juga: PBNU: Keadilan sosial ekonomi belum sejahterakan umum
Baca juga: Erick nilai dukungan NU penting dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
