Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Harry menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik.
"Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang sakit, lanjut usia, atau disabilitas, salurkan bantuan ke rumahnya. Kalau KPM meninggal dunia, segera proses untuk pergantian pengurus, misal kepada ahli waris. Kalau memang ahli waris dalam status miskin, jemput bola agar permasalahannya segera bisa teratasi," kata Harry saat berada di Kabupaten Cilacap bersama anggota Komisi VIII DPR RI Wastam.
Pendamping juga diminta untuk peka dan respons cepat terhadap permasalahan sosial yang berkembang di daerah tugasnya. Untuk mendukung tugas-tugasnya, pendamping diminta berkoordinasi dengan balai terdekat.
Dalam kesempatan yang sama, Wastam meminta penyaluran bansos dituntaskan hingga 15 Februari 2022. Untuk mencapai target tersebut, penyaluran akan secara simultan melalui komunitas, antara lain kantor kecamatan, kantor desa, dan tempat lain yang memungkinkan dan memadai untuk mengumpulkan KPM.
"Saya minta salur bansos sudah bisa dituntaskan pada tanggal 15 Februari. Nanti akan melibatkan komunitas. Saya minta pemerintah daerah Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan Pak Lurah bisa membantu proses tersebut," kata Wastam.
Di Kabupaten Cilacap, cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi. Dari data Dinas Sosial, tercatat 221.257 KPM terdaftar sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Dari jumlah tersebut, sebanyak 193.793 KPM sukses top-up, dan yang belum transaksi sekitar 10.864 KPM.
Terkait dengan hal tersebut, Wastam menekankan semua pihak untuk bekerja keras.
Ia mengatakan bahwa ada kesamaan tujuan di antara instansi terkait, seperti pemerintah pusat, wakil rakyat, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pendamping.
"Kami sama-sama bekerja untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Saya minta semua pihak bank mempercepat salur bansos," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta percepatan salur bansos oleh Bank Himbara kepada penerima yang sudah lansia, sakit, dan disabilitas di Lampung dengan sistem jemput bola.
Upaya mendekatkan layanan pencairan dana bansos pada warga penerima yang sudah lansia, sakit, dan disabilitas bertujuan agar mereka yang terkendala aksesibilitas tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan bansos. Risma meminta penyaluran bansos mereka dapat diprioritaskan.
Baca juga: BRI respon pernyataan Mensos Risma soal anggaran bansos di Himbara
Baca juga: Komisi VIII DPR RI apresiasi langkah Mensos terkait pencairan bansos
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
