“Kepada Dewan Pers, sebagai catatan kami, insan pers perlu diingatkan untuk mengutamakan akurasi informasi daripada kecepatan publikasi untuk mengatasi penyebaran hoaks,” ujar Bonifasius.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemateri dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2022 sesi 1 bertajuk “Kemandirian Indonesia dalam Mengelola Transformasi Digital” yang diselenggarakan secara hybrid dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Senin.
Baca juga: Dewan Pers: Insan pers harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi
Menurut Bonifasius, berdasarkan data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Aptika Kominfo, salah satu risiko keberadaan dunia digital adalah kemunculan berbagai konten negatif di ruang siber, seperti hoaks, perundungan siber, penipuan secara daring, kasus intoleransi, bahkan radikalisme.
Dari seluruh temuan itu, ia mengatakan bahwa temuan isu hoaks merupakan dampak negatif perkembangan dunia digital yang paling mendominasi.
“Selama kurun beberapa waktu terakhir, yaitu sejak Agustus 2018 sampai Januari 2022, temua isu hoaks ini masih mendominasi. Jumlahnya mencapai 9.546,” ungkap Bonifasius.
Oleh karena itu, ujarnya, akurasi informasi dari para insan pers berperan penting untuk menghentikan arus hoaks tersebut.
Baca juga: PWI dorong pers nasional perbaiki kualitas dan jaga independensi
Selain itu, ia pun menyampaikan beberapa imbauan lain kepada Dewan Pers, seperti mengevaluasi pendaftaran media-media daring serta memastikan insan pers memberikan pemberitaan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Lalu pada kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa Kominfo berkomitmen mendukung kebebasan pers di era digital.
“Kominfo mendukung kebebasan pers di era digital ini, tetapi tetap menjunjung tinggi peraturan yang ada serta mendukung jurnalisme digital lewat regulasi-regulasi yang mendukung,” ujarnya.
Kemudian, kata Bonifasius, Kominfo pun senantiasa berkolaborasi dengan pers untuk meningkatkan literasi digital. Menurutnya, literasi digital merupakan kunci utama untuk menyingkirkan segala dampak negatif dari kemajuan dunia digital.
Baca juga: Wapres: Indonesia harus berdikari secara ekonomi digital
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
