• Beranda
  • Berita
  • Kemenkop targetkan tahun ini rilis sistem informasi data tunggal KUMKM

Kemenkop targetkan tahun ini rilis sistem informasi data tunggal KUMKM

16 Februari 2022 20:19 WIB
Kemenkop targetkan tahun ini rilis sistem informasi data tunggal KUMKM
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pendataan Lengkap KUMKM yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (15/2/2022). ANTARA/HO-KemenkopUKM.

dalam mewujudkan target tersebut, Kemenkop menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) dalam mendata lengkap KUMKM untuk basis data tunggal

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan dapat  merilis Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (SIDT-KUMKM) di bulan Desember 2022 karena sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi.

“Untuk itu, dalam mewujudkan target tersebut, Kemenkop menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) dalam mendata lengkap KUMKM untuk basis data tunggal,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Pendataan ini melibatkan pihak BPS pusat maupun daerah, serta diikuti oleh ratusan pegawai Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Saat ini, Kemenkop disebut telah menyelesaikan tahap pembangunan SIDT-KUMKM yang akan digunakan sebagai sarana proses pengumpulan data KUMKM melalui pelaksanaan pendataan lengkap yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

"Sehubungan dengan pendataan lengkap pada 2022, kami selalu berkoordinasi dengan BPS sebagai pembina data instansi kementerian/lembaga terkait," ujar Azizah.

Ia mengharapkan kolaborasi antara dinas KUMKM dengan BPS di setiap wilayah dapat menyukseskan pembangunan basis data tunggal koperasi dan UMKM yang tepat, akurat, sera akuntabel.

Adapun dasar pendataan meliputi sektor usaha pertanian dan non pertanian. Kedua, Kemenkop fokus pada usaha non pertanian pada tahun ini, sementara BPS akan melakukan sensus pertanian pada tahun 2023.

Ketiga ialah pendataan lengkap UMKM lebih fokus terhadap usaha yang menetap, dicirikan oleh penggunaan bangunan tempat usaha atau campuran.

“Serta, pemilihan proporsi jumlah pelaku usaha yang disesuaikan dengan sensus ekonomi tahun 2016 dengan Pulau Jawa 60 persen dan luar Jawa 40 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah perlu perkuat data terkait revitalisasi KUMKM
Baca juga: Kemenkop: Rumah BUMN dapat jadi solusi kelola sumber daya ekonomi UMKM
Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp80,3 miliar

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022