Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mendorong pelaksanaan pilot project pasar karbon antar-BUMN.pilot project pertukaran karbon BUMN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon ...
“Dalam mendukung kebijakan pemerintah mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 serta pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030, Kementerian BUMN melakukan beberapa upaya yaitu salah satunya dengan mendorong terlaksananya pilot project pasar karbon antar- BUMN," ujar Pahala dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pahala mengatakan bahwa pilot project pertukaran karbon BUMN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon dengan cakupan yang lebih luas di Indonesia.
“Oleh karena itu, untuk menyukseskan hal tersebut, dibutuhkan peran, masukan serta dukungan dari Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Maritim Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” katanya.
Baca juga: Kadin berharap pemerintah kota buat peta jalan capai nol emisi karbon
Menurut Pahala, dengan adanya kolaborasi antara BUMN dengan Kementerian/Lembaga juga diharapkan mekanisme pasar karbon BUMN yang dirancang dapat sejalan dengan ketentuan desain pasar karbon nasional dan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK.
Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey yang dipimpin oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melanjutkan langkah Pilot Project Dekarbonisasi BUMN dengan menggelar diskusi dalam forum FGD bertajuk "Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia: Diskusi Keberhasilan Penentuan CAP Sektoral" di Jakarta pada Kamis (17/2). Kegiatan ini dilakukan setelah menandatangani nota kesepahaman antar BUMN yang dilakukan di Kementerian BUMN pada awal Februari lalu.
“Dengan diadakan kegiatan FGD ini diharapkan kami dan BUMN yang terlibat bisa mendapatkan insight dari para regulator (Kementerian/Lembaga) khususnya KLHK dan Kementerian ESDM serta dari private sector mengenai regulasi dan informasi dalam penentuan CAP sectoral tersebut,” kata Pahala.
Baca juga: Menteri ESDM paparkan sederet manfaat migas dalam transisi energi
Sementara itu Direktur Utama BKI Rudiyanto mengatakan, pihaknya senantiasa mengharap dukungan berbagai pihak khususnya Pemerintah RI dalam hal ini Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM, 7 BUMN yang terlibat dalam pilot project dekarbonisasi di lingkup BUMN, perusahaan swasta maupun praktisi dan ahli dalam hal ini adalah Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID).
“Kita dapat gotong royong saling mendukung dan mengakselerasi Program Pemerintah Republik Indonesia guna terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di BUMN secara khusus dan Indonesia secara umum dalam menuju target carbon neutral pada tahun 2060,” kata Rudiyanto.
Ia berharap dalam kegiatan FGD pada Kamis (17/2) dapat menjadi gambaran bagaimana CAP emisi karbon ditetapkan, sehingga setelah penetapan CAP diharapkan bisa mendukung sebuah kegiatan offset dalam mekanisme dan ekosistem perdagangan karbon.
“Kami berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat memberikan gambaran secara holistik dan teknik terkait dengan penentuan CAP sektoral,” ujar Rudiyanto.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
