Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad meminta masyarakat tidak salah dalam mengartikan SE tersebut, karena SE itu diterbitkan tidak untuk melarang, melainkan mengatur penggunaan pengeras suara masjid atau musala agar tidak memunculkan konflik.
"SE Menag ini menjadi jalan tengah dari berbagai kepentingan untuk mewujudkan toleransi dan harmoni sosial. Jadi tidak benar jika ada yang menarasikan SE ini dianggap melarang pengeras suara," kata Rumadi, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Dalam surat edaran tersebut, diatur beberapa hal terkait pengeras suara masjid dan musala. Diantaranya soal penggunaan dan pemasangan serta tata caranya.
Menurut Rumadi, persoalan pengeras suara di tempat ibadah sudah lama menjadi perbincangan, terutama di daerah-daerah yang plural. Bahkan, ujar dia, masalah pengeras suara pernah menjadi penyulut konflik sosial, seperti terjadi di Tanjung Balai Sumatera Utara.
"Hal seperti ini tidak boleh terulang kembali, sehingga SE ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaan tempat ibadah," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Rumadi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpancing oleh narasi negatif soal pengeras suara yang bisa meruntuhkan toleransi.
"Jangan sampai persoalan pengeras suara yang 'sunnah' untuk syiar agama, justru merusak hal wajib yang harus kita jaga, yaitu kerukunan sosial," jelas Rumadi.
Baca juga: KSP yakin Arief Prasetyo mampu wujudkan tata kelola pangan yang baik
Baca juga: Pemerintah pastikan infrastruktur KEK Mandalika selesai tepat waktu
Baca juga: Deputi V KSP: Pemerintah tidak halangi kebebasan berekspresi
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
