PPATK pantau transaksi investasi bodong

22 Februari 2022 15:22 WIB
PPATK pantau transaksi investasi bodong
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. ANTARA/HO-PPATK.

Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan tugas dan kewenangannya, telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong.

“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta Selasa.

Menurut Ivan, PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga bodong.

Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal, seperti robot trading atau binary option, dan melibatkan influencer yang dikenal dengan crazy rich,
Ivan mengatakan PPATK juga telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi.

Ia mencontohkan ketidakwajaran profiling seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.

Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 penyediaan jasa keuangan.

Jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar. Jumlah ini masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung. Jumlah di atas berdasarkan penelusuran investasi bodong sejak Januari 2022.

Baca juga: PPATK ungkap pentingnya pemanfaatan big data guna atasi pencucian uang
Baca juga: Satgas Koperasi serahkan data ke PPATK, telusuri aset KSP bermasalah
Baca juga: Komisi III DPR dukung usulan tambahan anggaran PPATK Rp63,7 miliar

Pewarta: Budi Suyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022