“Masih banyak terjadi blank spot dan sinyal lemah, padahal daerah-daerah itu menjadi daerah pusat usaha mikro kelas menengah (UMKM) dan pariwisata,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono.
Imbauan tersebut, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, disampaikan Bambang Kristiono saat memimpin kunjungan Tim Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (23/2).
Sebagaimana diketahui, BAKTI Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan membangun akses koneksi internet transmisi data berkecepatan tinggi (broadband), khususnya di daerah yang belum terjangkau sinyal komunikasi.
Layanan tersebut menyediakan akses internet di sekolah, balai latihan kerja, Puskesmas, balai desa, kantor pemerintahan, serta beberapa lokasi publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan produk hukum penugasan BAKTI Kominfo terkait dengan pembangunan stasiun pemancar, yaitu Base Transceiver Station (BTS) yang hanya diperuntukkan bagi daerah 3T sudah tidak fleksibel atau tidak luwes. Namun, lanjut dia, perihal pembangunan akses internet, penugasan tersebut fleksibel.
“Walaupun ada keterbatasan lain, terkait dengan pembangunan akses internet, sudah ada keleluasaan BAKTI Kominfo untuk membangun akses tersebut di wilayah-wilayah nonkomersial, tetapi bisa menjangkau masyarakat luas,” ujar Bobby.
Di samping itu, berdasarkan data Kominfo, diketahui BAKTI akan menyelesaikan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan sampai dengan tahun 2022.
Target itu dilaksanakan lebih cepat 10 tahun dari rencana awal penyelesaian, yakni di tahun 2032.
Pada pertengahan tahun 2020, Kominfo pun melaporkan terdapat sekitar 9.113 daerah yang tidak tersentuh jaringan 4G. Lalu, ada pula 3.435 daerah non-3T yang juga tidak tersentuh jaringan tersebut. Apabila dijumlahkan, ada sekitar 12.548 daerah "blank spot" di Indonesia.
Dengan demikian, pada tahun anggaran 2021, Kominfo menetapkan target pembangunan stasiun pemancar atau BTS jaringan 4G pada 4.200 desa/kelurahan yang tersebar di daerah 3T.
Baca juga: Komisi VIII DPR dukung penguatan BNPB lindungi masyarakat dari bencana
Baca juga: Komisi III: Polri harus ungkap mafia pangan minyak goreng
Baca juga: Anggota DPR: Putusan terkait "presidential threshold" harus dihormati
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
