• Beranda
  • Berita
  • Menkop dan UKM tanam perdana pisang Cavendish di Bener Meriah

Menkop dan UKM tanam perdana pisang Cavendish di Bener Meriah

27 Februari 2022 18:15 WIB
Menkop dan UKM tanam perdana pisang Cavendish di Bener Meriah
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan tanam perdana pisang cavendish di Kampung Teget, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (26/2/2022). ANTARA/Kurnia Muhadi/am.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan tanam perdana pisang Cavendish dengan pola kemitraan di Kabupaten Bener Meriah dalam upaya memenuhi permintaan pasar.

"Pisang cavendish ini menjadi komoditi yang akan dipasarkan ke Timur Tengah, sehingga penanaman secara massal perlu dilakukan guna mencapai target dimaksud," kata Teten Masduki di Redelong, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela penanaman perdana pisang Cavendish di Bener Meriah saat kunjungan kerja ke Dataran Tinggi Gayo, Aceh.

.ia menjelaskan pemerintah menargetkan pisang Cavendish tersebut akan di ekspor ke Timur Tengah sehingga untuk mencapai target tersebut maka penanamannya harus dimaksimalkan.

Baca juga: Teten kembangkan korporatisasi petani pisang Cavendish di Aceh

Dalam kunjungan kerja ke Aceh Tengah dan Bener Meriah, ia berjanji akan memperkuat koperasi dan UKM di daerah itu, khususnya untuk produk unggulan kopi arabica Gayo dan pisang cavendish.

Wakil Bupati Bener Meriah Dailami mengatakan pengembangan tanaman pisang cavendish tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah.
Ia mengatakan kemitraan yang terjalin dengan PT Great Giant Pineapple (GGP) untuk pemasaran ekspor hasil panen ke wilayah Timur Tengah.

"Kami berharap kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM, semoga penanaman pisang cavendish dengan pola kemitraan ini dapat dikembangkan seluas-luasnya di Bener Meriah," kata Dailami.

Baca juga: Bupati Bangli tanam ratusan bibit pisang cavendish

Menurut dia, Pemkab Bener Meriah telah menyediakan lahan seluas kurang lebih 300 hektare dan pihaknhya berharap adanya bantuan modal usaha bagi masyarakat melalui pembinaan terhadap koperasi dan UKM di daerah itu.

"Tentunya ada keterbatasan pemerintah daerah dan keterbatasan modal di masyarakat, sehingga perlu bantuan oleh Bapak Menteri dalam pengembangannya dan akses modal melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LBDP), Bank BSI, dan lembaga keuangan lainnya," demikian Dailami.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022