Ketua DPR minta TNI dan Polri kawal pemulihan ekonomi dampak pandemi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) membantu program Pemerintah dalam mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

"Gotong royong dari semua pihak akan membawa Indonesia segera bangkit," kata Puan saat memberikan pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk mengendalikan dampak semakin meluas.

"DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat," katanya.

Dia pun mengingatkan dua agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu PEN dan Reformasi Struktural, sebagai tema dalam Rapim TNI-Polri Tahun Anggaran 2022.

"Kebijakan negara pada program PEN diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya," tukasnya.

Kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya, kata Puan, karena akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Puan juga menyinggung dampak pandemi di bidang ekonomi, yang terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di 2021 dengan angka 3,69 persen. Puan berharap pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat.

"Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak pandemi COVID-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3 persen dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan," jelasnya.

Sedangkan dalam dunia usaha, terdapat lebih dari lima juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan usaha selama pandemi COVID-19, sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan mencapai lebih dari Rp800 triliun.

Oleh karena itu, Pemerintah, dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha.

"TNI-Polri dalam situasi menghadapi Pandemi COVID-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tupoksi-nya (tugas, pokok, dan fungsi)," katanya.

Rapim TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 merupakan momentum tepat bagi TNI dan Polri untuk mengonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan reformasi struktural.

"TNI dan Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural," lanjutnya.

Puan menambahkan peran TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat dibutuhkan, yaitu dengan menjaga situasi kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

"TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa," jelasnya.

Sebagai alat negara sangat strategis, TNI-Polri dinilai menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif.

Oleh karena itu, Puan berharap Rapim TNI-Polri dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif.

"Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia," ujar Puan.