Ketua MPR RI minta pemerintah tetap waspada meski COVID-19 melandai

1 Maret 2022 16:49 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Bamsoet)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah tetap waspada meski tren kasus COVID-19 secara nasional sudah mulai melandai.

"Meminta pemerintah tetap waspada dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang dinyatakan terpapar COVID-19 dan variannya," katanya dalam keterangannya di Jakarta Selasa.

Disamping itu, lanjut dia, pemerintah tetap memberikan imbauan kepada masyarakat, meskipun tren kasus dan hospitalisasi harian secara nasional sudah mulai melandai. Masyarakat tetap harus waspada terhadap penularan COVID-19, khususnya ketika berada di area publik.

Baca juga: Bamsoet minta kebijakan PPLN disosialisasikan dengan baik

"Masyarakat diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu upaya pencegahan, mengingat karakteristik varian Omicron ini memiliki daya tular yang tinggi dan cepat," kata dia.

Konsistensi penurunan kasus dalam dua pekan ke depan di seluruh provinsi, kata dia, harus terus dijaga, hal itu sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan terkait penanganan dan pengendalian pandemi ke depannya.

Baca juga: Bamsoet sebut KBPP harus hadir berkontribusi hadapi pandemi COVID-19

Hal berikutnya, lanjut Bamsoet, pemerintah pusat dan daerah perlu concern terhadap peningkatan jumlah kematian pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di tengah gelombang varian Omicron ini.

"Dengan memberikan penanganan atau treatment yang baik bagi pasien serta melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 khususnya bagi kelompok rentan," kata dia.

Hal itu dia sampaikan mengingat hingga kini belum terjadi penurunan kasus kematian di tingkat nasional.

Baca juga: Ketua MPR minta daerah tetap perhatikan BOR rumah sakit

Bamsoet meminta agar ada komitmen untuk terus fokus memberikan penanganan terbaik guna menekan kasus aktif.

"Khususnya di sejumlah provinsi yang diketahui masih mengalami peningkatan kasus seperti D.I.Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara," ujarnya.