"Kebijakan perbaikan ekonomi dan kebijakan pendidikan di suatu negara menjadi sangat penting untuk menciptakan kesempatan yang setara," ucap Sri Mulyani dalam Webinar Women in Leadership di Jakarta, Senin.
Maka dari itu, ia menyebutkan Pemerintah Indonesia hadir dengan program sekolah gratis selama 12 tahun untuk mengurangi kemungkinan suatu keluarga dengan keterbatasan ekonomi harus memilih anak perempuan atau laki-laki yang akan sekolah.
Program bantuan sosial (bansos) pun kini diwajibkan untuk diterima oleh kepala keluarga perempuan agar pemakaiannya lebih tertata dan benar-benar untuk kebutuhan keluarga.
"Kalau kepala keluarga perempuan itu cenderung memakai uang bansos untuk keperluan makanan atau buku untuk anak-anaknya, sehingga tidak dipakai untuk beli rokok dan lain-lain," katanya.
Di sisi lain, kehadiran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi diskriminasi gender juga terlihat dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini sudah mengutamakan kesetaraan gender.
"Kami membuat gender tagging untuk menunjukkan apakah APBN kita itu sudah menunjukkan afirmasi terhadap kesetaraan," ujar Sri Mulyani.
Bendahara Negara tersebut pun berpendapat Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung, karena regulasi pemerintahannya sudah memperhatikan kesetaraan gender.
Pasalnya, masih terdapat banyak negara maju yang tidak memperdulikan hal tersebut, antara lain seperti tidak memberikan cuti hamil, tidak memperbolehkan wanita untuk memiliki sertifikat tanah dan bangunan, bahkan tak mengizinkan perempuan membuka rekening di bank.
"Hal-hal seperti ini yang menjadi penghalang dan kebijakan pemerintahan harus bisa membukanya," tegas dia.
Baca juga: Chair W20: Diskriminasi dan kekerasan hambat pemberdayaan perempuan
Baca juga: Menaker: Masih ada diskriminasi berbasis gender bagi pekerja perempuan
Baca juga: Menaker pastikan komitmen dorong kesetaraan gender di dunia kerja
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
