• Beranda
  • Berita
  • C20 seimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20

C20 seimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20

8 Maret 2022 13:27 WIB
C20 seimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20
Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo (kiri pertama) dalam konferensi pers C20 dalam upacara pembukaan pertemua di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/3/2022). (ANTARA/ Azis Kurmala)

Di dalam C20 Indonesia yang menjadi isu prioritas adalah pajak, kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19, perubahan iklim, transisi energi maupun anti korupsi

Ketua Civil 20 (C20) Indonesia Sugeng Bahagijo mengatakan C20 Indonesia merupakan wadah pertemuan dari organisasi masyarakat sipil dunia dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20.

“C20 merupakan salah satu forum partisipasi yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil di dunia serta mitra internasional C20. Di sini kita merangkul, menampung suara atau aspirasi dari masyarakat sipil dunia yang dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja,” kata  Sugeng Bahagijo dalam upacara pembukaan pertemuan di Bali, Selasa.

Ketujuh kelompok kerja itu antara lain pertama, akses vaksin dan kesehatan global. Kedua, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi. Ketiga, pembangunan, SDGs dan kemanusiaan. Keempat, pendidikan, digitalisasi, dan ruang kewarganegaraan. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, anti korupsi, dan ketujuh, perpajakan dan keuangan berkelanjutan.

Baca juga: Menko Airlangga: Forum C20 beri ide dan solusi bagi G20

“Di dalam C20 Indonesia yang menjadi isu prioritas adalah pajak, kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19, perubahan iklim, transisi energi maupun anti korupsi,” kata Sugeng.

Kelompok kerja di C20, lanjut dia, akan mengumpulkan bukti dan apa masalah yang paling kuat dari berbagai komunitas.

Karena tanggung jawab C20, kata dia, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia.

"Terkait vaksin. Apa masalah vaksin, banyak negara-negara di Afrika yang masih tidak mendapatkan vaksin secara merata," kata Sugeng.

Ia mengatakan negara yang memiliki pendapatan minim itu kesulitan untuk mendapatkan vaksin karena tidak punya uang.

"Usulannya adalah agar hak paten dilonggarkan, karena industri obat kalau tidak dilindungi hak obat tidak dapat margin. Tapi sekarang keadaannya beda, bahwa kalau dunia lebih banyak dapat vaksin, dunia akan pulih sehingga harus ada skema yang sifatnya hibah serta alih teknologi vaksin," kata Sugeng.

Kalau Indonesia, lanjut dia, aman-aman saja karena Indonesia dapat hibah dan membeli vaksin.

"Yang negara miskin tak bisa karena tidak punya uang untuk beli vaksin. Karena banyak teman-teman dari Afrika mengungkapkan bahwa mereka tidak punya cukup uang untuk membeli vaksin. Itu adalah salah satu contoh yang disuarakan kemudian akan diajukan solusinya," kata Sugeng.

Baca juga: C20 Indonesia dorong reformasi perpajakan
Baca juga: Menko Airlangga berharap pertemuan C20 hasilkan saran konkret bagi G20

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022