"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang menjadi polemik. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," ujarnya di sela reses di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu itu. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," ucap dia.
Baca juga: Cak Imin: Kelanjutan wacana penundaan pemilu bergantung ketua parpol
Baca juga: Seknas Jokowi ajak pastikan pemilu berlangsung sesuai jadwal
Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat serta mendudukkan dan menjernihkan persoalan ini agar situasi di tengah-tengah masyarakat tetap kondusif.
Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.
"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," katanya.
Baca juga: JK sebut penundaan Pemilu langgar konstitusi
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.
Presiden Jokowi, kata dia, sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah.
Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye-nya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
