• Beranda
  • Berita
  • Proyek pengendalian banjir 942-DV di Jakarta terkendala biaya

Proyek pengendalian banjir 942-DV di Jakarta terkendala biaya

8 Maret 2022 22:25 WIB
Proyek pengendalian banjir 942-DV  di Jakarta terkendala biaya
Arsip foto - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air mengerjakan pembuatan Kolam olakan di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2021). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Utara/aa. (Handout Kominfotik Jakarta Utara)

Proyek pengendalian banjir 942-DV yakni merevitalisasi dan memperbaiki sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai

Proyek pengendalian banjir pada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bernama 942-DV Project baik pengendalian banjir saat musim hujan maupun banjir rob mengalami kendala biaya karena pandemi COVID-19 belum rampung.

"Proyek pengendalian banjir 942-DV yakni merevitalisasi dan memperbaiki sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai. Namun ada keterbatasan dana, karena COVID-19, sehingga belum semua bisa dilakukan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Menurut Riza Patria, proyek 942-DV adalah kegiatan super prioritas di Dinas Sumber Daya Air melalui pembangunan sembilan polder, empat waduk, revitalisasi dua kalim dan peningkatan drainase vertikal (DV).

Berdasarkan keterangan Pemprov DKI Jakarta, sembilan polder yang akan dibangun berada di Kelapa Gading, Pulomas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Marunda JGC, Tipala-Adhyaksa, dan Kamal.

Sementara, empat waduk yang dibangun ada di Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa.

Sedangkan, dua sungai yang direvitalisasi adalah pembangunan prasarana dan sarana, yakni berupa sodetan Muara Bahari - Kali Besar dan Kali Ciliwung - Pasar Baru.

Menurut Riza, sistem polder ini dilakukan untuk menangani banjir atau rob dengan kelengkapan sarana fisik meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air.

Di samping itu, revitalisasi kali untuk meningkatkan kapasitas debit air, sedangkan pembangunan drainase vertikal untuk menambah kualitas air tanah, peningkatan sumber air baku dan mengurangi beban saluran.

Program pengendalian banjir yang dipilih Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengandalkan normalisasi sungai, berbeda dengan pilihan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan normalisasi kali Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim program normalisasi lewat pembebasan lahan tetap berjalan secara bertahap.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menyebut, bahwa saat ini salah satu dari tujuh kawasan prioritas lahan sedang dilakukan langkah normalisasi dengan upaya pembebasan lahan yakni di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

"Ya, itu tetap jalan. Sudah ada pembebasan lahan. Tadi saya laporkan, yang di Cawang kita bebaskan, kita mulai (normalisasi) dengan Kementerian PUPR," kata Yusmada di Jakarta, Selasa (1/3).

Baca juga: Legislator: Perlu ada solusi persoalan warga di bantaran Kali Mampang
Baca juga: Anggota DPD apresiasi pengerukan Kali Mampang rampung 100 persen

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Harahap
Copyright © ANTARA 2022