Airlangga: Akses pembiayaan UMKM masih rendah, perlu ditingkatkan

11 Maret 2022 08:57 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/3/2022). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri.

Saat ini share kredit UMKM masih rendah, yakni sebesar 18 persen. Terbatasnya akses pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat pengembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

“Saat ini share kredit UMKM masih rendah, yakni sebesar 18 persen. Terbatasnya akses pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat pengembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat.

Pemerintah pun menargetkan perbankan menyalurkan 20 persen dari total kreditnya untuk UMKM di 2022 dan secara bertahap meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024.

Pemerintah juga memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen untuk UMKM, menambah plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun, menambah skema KUR Super Mikro untuk pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan.

Baca juga: KemenkopUKM: 30 persen pembiayaan perbankan ke UMKM guna dorong ekspor

Sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, pemerintah juga memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur UMKM.

Menko Airlangga juga mengatakan program bantuan sosial berupa Banpres Produktif dan Kartu Prakerja yang lanjut disalurkan akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif.

Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang unbankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.

“Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang salah satunya melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Saya berharap Buku Pembiayaan UMKM dapat menambah pengetahuan bagi akademisi maupun pembuat kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik,” pungkas Menko Airlangga.

Baca juga: BI: Aplikasi Siapik bantu UMKM dapat kredit bank Rp18,3 miliar di 2021