Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kemiskinan ekstrem diharapkan dapat dikurangi atau ditekan secara maksimal pada 2024...pemerintah hadir dan berkomitmen mengurangi kesenjangan antara masyarakat mampu dengan mereka yang masih harus didukung daya belinya,
"Untuk mencapai itu, pemerintah hadir dan berkomitmen mengurangi kesenjangan antara masyarakat mampu dengan mereka yang masih harus didukung daya belinya,” ujar Airlangga Hartarto di sela Forum Silaturrahim Ulama di Makassar, Sabtu.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, program perlindungan sosial diberikan pemerintah, termasuk di dalamnya Program Bantuan Tunai-Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) kepada sekitar 2,7 juta penerima yang diutamakan untuk masyarakat di 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Dalam waktu dekat, menurut Menko Perekonomian, TNI/Polri akan mendukung untuk menjangkau kelompok sasaran di 212 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Baca juga: KNTI: Tata ruang laut IKN harus atasi kemiskinan struktural pesisir
Baca juga: Bappenas: RI komitmen tingkatkan kolaborasi G20 atasi dampak pandemi
Selain itu, jelas Airlangga, untuk mendukung ekonomi umat, khusus ekonomi pondok pesantren, pemerintah juga sudah menyiapkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dan Mikro. Plafon KUR secara keseluruhan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada 2022.
Hal itu, ujar dia, termasuk langkah pemerintah yang juga telah membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan penggabungan dari beberapa bank syariah.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Menko mengajak semua pihak bahu-membahu bekerja serta berdoa supaya dapat segera keluar dari pandemi seiring pulihnya perekonomian nasional.
Turut hadir dalam kunjungan kerja Menko Perekonomian ini di Makassar adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota DPR RI Meutya Hafid, Ketua Umum MUI Provinsi Sulsel AG Prof Dr KH Nadjamuddin Abduh Shafa, LC serta unsur Forkopimda Sulsel.
Baca juga: Airlangga harap pengelolaan Sumber Daya Air bantu entaskan kemiskinan
Baca juga: KKP perlu data akurat nelayan kecil atasi kemiskinan di daerah pesisir
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
