Komitmen pendanaan ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian penerusan pinjaman antara PLN dengan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Keuangan melalui skema perjanjian penerusan pinjaman (SLA).
"Skema penerusan pinjaman ini merupakan yang pertama bagi PLN dalam enam tahun belakangan. Terakhir kali PLN menandatangani SLA pada 2016," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
PLN berhasil mendapatkan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan tenor cukup panjang, yaitu 24,5 tahun.
Selain mengantongi pinjaman dari IBRD, proyek PLTA Upper Cisokan juga direncanakan akan didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pinjaman sebesar 230 juta dolar AS atau setara Rp3,29 triliun dalam bentuk co-financing dengan Bank Dunia dengan skema serupa.
PLTA Upper Cisokan dengan total kapasitas 1.040 megawatt berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan proyek pembangkit berbasis energi terbarukan dari tenaga air akan menghasilkan listrik yang terjangkau dan mampu mencukupi pasokan listrik untuk masyarakat di masa depan secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menilai pembangunan PLTA Upper Cisokan merupakan langkah yang tepat waktu dan kritikal oleh PLN dalam proses transisi energi.
Menurutnya, proyek itu menjawab langsung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pemerataan akses listrik, efisiensi penggunaan energi, serta memperbesar proporsi energi terbarukan pada portofolio energi primer PLN dalam jangka panjang.
PLTA itu juga akan mengurangi ketergantungan dan sensitivitas APBN terhadap gejolak harga komoditas utama terkhusus minyak dan gas bumi, sehingga koefisien korelasi biaya dengan pergerakan harga minyak dan gas dapat dikurangi.
"Ini satu-satunya proyek yang sesuai antara durasi pinjaman dan life expectacy project, sehingga risiko re-financing, selain adanya bunga yang manageable juga dapat ditangani," jelas Nely.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dukungan pembiayaan yang kompetitif itu sekaligus menjadi bukti PLN mendapatkan kepercayaan internasional.
"Dunia internasional memiliki kepercayaan kepada pemerintah Indonesia dan PLN dalam upaya membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangkit-pembangkit energi terbarukan dan rendah emisi karbon," kata Darmawan.
"Ini merupakan langkah nyata PLN yang didukung oleh kehadiran pemerintah Indonesia dalam proses transisi energi menuju net zero emmision melalui pasokan energi terbarukan dengan skala dan kapasitas besar," tambahnya.
Pembangunan PLTA berkapasitas lebih dari 1.000 megawatt tersebut menunjukkan salah satu komitmen PLN dalam rangka transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan seperti yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030.
Proyek itu ditargetkan beroperasi pada 2025 dan memasok kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali.
"Proyek yang menggunakan teknologi pumped storage itu akan menghasilkan energi efisien, rendah karbon, serta dapat menjadi enabler utama dalam rangka proses transisi energi dan masuknya pembangkit energi terbarukan intermittent dalam portofolio besar di sistem Jawa-Bali," terang Darmawan.
Pembangunan PLTA Upper Cisokan merupakan salah satu bentuk dukungan PLN terhadap pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon dan pencapaian target bauran energi bersih di Indonesia menuju target netralitas karbon pada 2060.
Tak hanya itu, proyek tersebut juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui program transisi energi yang kini menjadi salah satu isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia.
Baca juga: Kementerian ESDM taruh perhatian penuh pada sistem penyimpanan energi
Baca juga: Bank Dunia setujui pinjaman 380 juta dolar AS untuk PLTA Cisokan
Baca juga: PLN suplai listrik 170 MVA ke fasilitas pengolahan mineral Freeport
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
