Pemerintah dorong ekonomi hijau melalui pengelolaan sampah

16 Maret 2022 13:37 WIB

Seorang bapak bersama anaknya memerhatikan tumpukan sampah kiriman di bibir pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (5/3/2022). Sejumlah pengelola bank sampah terutama sampah plastik di wilayah itu mengatakan sampah yang diolah dari sekitar pantai itu sebagian besarnya adalah sampah kiriman dari luar pulau, terutama Kalimantan yang dibawa arus pada musim angin barat. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/wsj. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)

Dalam aspek pengelolaan sampah sekarang arahnya sudah ke sana (ekonomi hijau) sudah ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah terutama sampah plastik ..

Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi hijau melalui pengelolaan sampah agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

"Dalam aspek pengelolaan sampah sekarang arahnya sudah ke sana (ekonomi hijau) sudah ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah terutama sampah plastik yang kini menjadi isu," kata Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah KemenkoMarves Rofi Alhanif dalam sebuah diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan perhitungan National Plastic Action Partnership (NPAP), Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik per tahun dengan 10 persen di antaranya sampai ke laut. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, jumlah sampah plastik di laut diprediksi mencapai 780.000 ton pada 2025.

Baca juga: Airlangga: Investasi ekonomi hijau dan biru bakal percepat pembangunan

Saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah skenario untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut dengan target pengurangan 70 persen dalam waktu tiga tahun ke depan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut ditegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah laut hingga tahun 2025.

Terdapat lima strategi untuk menangani sampah di laut, yakni gerakan nasional peduli sampah laut, pengendalian sampah pada daerah aliran sungai hingga industri, pengelolaan sampah plastik, diversifikasi skema pendanaan, dan memacu inovasi pengelolaan melalui riset dan pengembangan.

Pemerintah mengklaim telah menurunkan 15,3 persen sampah plastik di laut dalam rentang waktu 2018-2020, yang sebelumnya ada 615.674 ton menjadi 531.540 ton sampah plastik.

"Hitungan kami hingga akhir Desember 2021 mungkin bisa sampai minimal 25-30 persen akumulasi selama tiga tahun. Kalau tren kenaikan ini terus berlanjut mudah-mudahan target 70 persen pada 2025 bisa tercapai," kata Rofi.

Baca juga: KLHK: Gerakan kurangi limbah padat di laut jadi agenda Nasional

Dia menyampaikan bahwa skala ekonomi hijau dalam penyelesaian sampah plastik memerlukan investasi baik fisik maupun operasional sebesar 5,1 miliar dolar AS.

Menurutnya, nilai investasi itu bisa menciptakan 150 ribu pekerja formal dan 3,3 juta pekerja informal pada industri pengelolaan plastik.

"Kalau kita bisa mengelola sampah plastik ini secara sirkular dan ekonomi hijau akan melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Rofi.