• Beranda
  • Berita
  • LPSK harap Menko Polhukam beri atensi khusus kasus kerangkeng manusia

LPSK harap Menko Polhukam beri atensi khusus kasus kerangkeng manusia

16 Maret 2022 17:52 WIB
LPSK harap Menko Polhukam beri atensi khusus kasus kerangkeng manusia
Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdialog dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas LPSK.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) memberikan atensi khusus dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peragin Angin.

"Berdasarkan temuan LPSK, terduga pelaku melibatkan banyak pihak. Tidak hanya Terbit Rencana Peragin Angin dan keluarga tapi juga termasuk ormas dan oknum aparat," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD guna membahas beberapa agenda termasuk penanganan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif.

Baca juga: LPSK temukan tujuh dugaan tindak pidana kasus kerangkeng Langkat

Kepada Menko Polhukam, Hasto menyampaikan penanganan kasus kerangkeng manusia tersebut terkesan lamban sejak terungkap ke publik akhir Januari 2022.

Dalam pertemuan itu, pimpinan LPSK juga menyerahkan satu bundel laporan mengenai temuan data dan fakta hasil kegiatan investigasi, koordinasi serta penelaahan yang dilakukan tim LPSK.

"LPSK berharap dengan adanya tambahan informasi dari LPSK, pengungkapan kasus yang berujung pada proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat, bisa dilakukan lebih cepat serta memberikan kepastian hukum bagi para korban," harap dia.

Senada dengan itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dari hasil investigasi, koordinasi dan penelaahan LPSK yang dilakukan sejak akhir Januari hingga awal Maret 2022 ditemukan fakta.

Dengan laporan LPSK yang sudah disusun sedemikian rupa, diharapkan Menko Polhukam dapat membantu mendorong proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

"Pak Menko Polhukam mengatakan akan berkomunikasi dengan Kapolri agar proses hukum berjalan," kata Edwin.

Dengan supervisi dari Mabes Polri, lanjut dia, publik khususnya para korban yang pernah ditahan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, bisa mendapatkan keadilan.

"Dorongan dari pusat diperlukan jika memang dalam penanganan kasus ini terdapat tantangan yang sulit diatasi penegak hukum di daerah," ujar dia.

Baca juga: LPSK: Kerugian korban investasi bodong bisa diganti dengan restitusi
Baca juga: LPSK fasilitasi perhitungan restitusi untuk korban investasi ilegal

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022