"WHO menyebutkan bahwa salah satu masalah stunting adalah karena tingginya pernikahan dini," kata Menteri Bintang dalam webinar bertajuk "Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia Bersama Megawati Soekarnoputri" yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, perempuan dan laki-laki usia anak yang melakukan pernikahan sebenarnya belum matang secara psikologis. Pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai kehamilan dan pola asuh anak juga belum tentu mumpuni dan benar.
Baca juga: Kemenkes tambah dua jenis vaksin pada anak guna atasi kekerdilan
"Demikian pula secara fisik, organ reproduksinya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin," kata Bintang.
Tak hanya itu, perkawinan pasangan di bawah umur juga belum didukung oleh kemampuan finansial yang mapan yang menentukan asupan gizi yang didapatkan anak.
Selain risiko melahirkan bayi stunting, perkawinan anak juga merupakan praktik yang dapat mencoreng seluruh hak anak, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak serta melanggar hak asasi manusia.
"Perkawinan anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM," imbuhnya.
Baca juga: RI perlu contoh negara lain agar stunting turun 3,4 persen per tahun
Dalam upaya mencegah perkawinan anak, pihaknya telah mencanangkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak.
"Serta secara langsung mengawal penyusunan Rencana Aksi Daerah Untuk Pencegahan Perkawinan Anak," katanya.
Selain itu Kemen PPPA juga menandatangani MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pendewasaan usia perkawinan anak untuk peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia.
Upaya strategis lainnya yakni Kemen PPPA mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Dispensasi Kawin sebagai turunan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Baca juga: BKKBN: Audit rutin dapat awasi perkembangan tiap kasus kekerdilan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
