Hal itu diungkapkan President Harvard Club of Indonesia (HCI) Melli Darsa, yang merupakan ikatan alumni Universitas Harvard dan para anggota terkait yang bermukim di Indonesia.
Menurut Melli, strategi pemulihan yang dimaksud mencakup transformasi Indonesia yang kini mendorong ekonomi berkelanjutan.
"Transformasi Indonesia ke depan pasca pandemi harus menjadi ekosistem pembangunan yang kuat secara ekonomi tapi juga peduli ekologi, serta inklusif bagi seluruh komponen sosial masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menlu: Transformasi digital penting untuk pemulihan ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk pulih dan bangkit pascapandemi memang disesuaikan bagi struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.
Pemulihan ekonomi nasional yang menjadi strategi pemerintah secara komprehensif mencakup berbagai tatanan ekonomi masyarakat, mulai dari jaring pengaman sosial, dukungan terhadap UMKM, penciptaan lapangan pekerjaan melalui reformasi struktural oleh Undang-Undang Cipta Kerja, hingga harmonisasi regulasi perpajakan sebagai bentuk transformasi dari sisi fiskal.
Pemerintah, lanjut Airlangga, juga telah mempersiapkan sejumlah instrumen, mulai dari anggaran negara, proteksi sosial untuk masyarakat yang paling rentan terhadap economic shock yang diakibatkan oleh pandemi, seperti pekerja harian dan pekerja informal.
Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan reformasi sejumlah regulasi yang akan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, baik UMKM hingga korporasi.
Baca juga: BPJPH: Akselerasi 10 juta sertifikasi halal dukung pemulihan ekonomi
"Anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695,2 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, anggaran ini kami tingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, dan tahun 2022 di-budget-kan Rp455,62 triliun," ungkap Airlangga.
Airlangga menekankan, pendekatan penanganan COVID-19 yang diambil oleh Indonesia memang berbeda dengan negara lain karena tidak menerapkan lockdown.
"Sejak awal strategi kita tidak pernah menerapkan lockdown ketat. Gas dan rem antara health interventions dengan ekonomi nasional prinsipnya harus seimbang. Karena pemerintah telah mempertimbangkan struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa kita tiru-tiru saja apa yang dilakukan oleh negara lain. Dan terbukti, strategi ini tepat adanya karena kita bisa lihat sekarang ini ekonomi Indonesia mulai kembali ke level sebelum pandemi lebih cepat dibanding yang diperkirakan banyak orang," paparnya.
Berkat langkah-langkah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 3,69 persen meningkat cukup pesat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi 2,07 persen.
Indikator-indikator ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren yang terus meningkat, mulai dari neraca perdagangan yang positif, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar saham yang sempat menyentuh level tertingginya dalam lima tahun terakhir di angka Rp6.992.
"Ke depan, diyakini tren positif pemulihan ekonomi Indonesia ini akan semakin kuat dengan adanya super cycle dari komoditas-komoditas primadona Indonesia. Dan prioritas utama pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional," pungkas Airlangga.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
