Pemerintah kota dan kabupaten di DKI diminta inovatif atasi kemiskinan

Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan meminta pemerintah kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai terobosan inovatif membangkitkan perekonomian warga guna mengatasi kemiskinan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat bazar untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat.

"Saya berharap wali kota, camat dan lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka," kata Ruslan di Jakarta, Sabtu.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana mengakui wilayahnya menjadi salah satu yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi selama era pandemi COVID-19, yakni mencapai 7,24 persen di tahun 2021.

"Upaya yang kami lakukan ada pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar," katanya.

Baca juga: BPS DKI: Daya beli masyarakat Jakarta belum pulih

Pedagang menata kerajinan tangan khas Jakarta di salah satu kios Jakpreneur di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta, Rabu (3/11/2021). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Dengan anggaran tersebut, Ali mengatakan, akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur.

"Mudah-mudahan dengan mulai melandai pandemi ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi," tuturnya.

Berdasarkan data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, penduduk miskin di Jakarta cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2019 sebanyak 12,09 persen (2,93 ribu jiwa), lalu meningkat menjadi 14,87 persen (3,63 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 15,06 persen (3,86 ribu jiwa) di 2021.

Baca juga: Kemiskinan DKI meningkat, Wagub: konsekuensi dari COVID-19

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan dalam satu Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)

Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya adalah Jakarta Utara sebesar 5,04 persen (91,15 ribu jiwa) di 2019. Lalu meningkat menjadi 6,78 persen (123,59 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 7,24 persen (132,73 ribu jiwa) pada 2021.

Kemudian disusul Jakarta Pusat yang mencatat pada 2019 sebesar 3,68 persen penduduk miskin (34,13 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,51 persen (41,92 ribu jiwa) dan menjadi 4,94 persen (45,10 ribu jiwa) di 2021.

Jakarta Barat di 2019 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,25 persen (84,06 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,25 persen (110,90 ribu jiwa) dan menjadi 4,31 persen (113,37 ribu jiwa) di 2021.

Di Jakarta Timur, persentase penduduk miskin di 2019 adalah sebesar 3,12 persen (91,51 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,16 persen (122,73 ribu jiwa) dan menjadi 4,28 persen (125,37 ribu jiwa) di 2021.

Di Jakarta Selatan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen (61,77 ribu jiwa). Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 3,43 persen (78,09 ribu jiwa) dan menjadi 3,56 persen (81,50 ribu jiwa) di tahun 2021.
Baca juga: DPRD dorong DKI perhatikan UMKM cegah pertambahan penduduk miskin