Juru Bicara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan memberikan usulan model solusi guna pengendalian harga minyak goreng.
"Ada 4 hal yang perlu dilakukan guna menekan harga minyak goreng," kata Juru Bicara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan
Pertama, menurut dia 25 persen total produksi crude palm oil (CPO) harus dijual di dalam negeri mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kedua, sisanya atau 75 persen produksi CPO bisa mengikuti harga pasar. Ketiga, pemerintah kata dia perlu tegas mengendalikan harga CPO, karena harganya memang sangat tinggi.
"Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun," kata dia.
Baca juga: Kapolri dan Mendag tinjau ketersediaan minyak goreng di pasaran
Baca juga: Harga minyak goreng di Tanjung Pandan alami kenaikan
Baca juga: Kapolda Jambi minta warga lapor jika terjadi kelangkaan minyak goreng
Keempat, kebijakan itu tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO, karena keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga, sedangkan biaya produksi tetap sama.
"Partai Perindo sangat berpihak pada rakyat kecil. Kami tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah," kata Yerry.
Yerry menyebutkan pentingnya kebijakan tersebut ditetapkan karena biaya hidup masyarakat meningkat padahal daya beli masih rendah akibat terdampak pandemi.
"Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar, biaya hidup masyarakat akan tambah meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Kami Partai Perindo akan berjuang supaya masyarakat tidak terbebani dan harga minyak goreng terkendali," ujar Yerry.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
