“Anggaran pemilu, bahkan anggaran program kegiatan apa pun, tergantung kebutuhan riil dalam pelaksanaannya. Jadi, bukan merupakan persoalan murah, mahal, tinggi, ataupun rendah melainkan saat melakukan tahapan pemilu sesungguhnya kebutuhan riil yang objektif dan realistis itu berapa. Kalau membutuhkan efisiensi, maka harus lebih jeli lagi,” ujar Zulfikar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, Zulfikar memandang upaya dalam rangka melakukan efisiensi anggaran pemilu tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan.
Ia mencontohkan apabila penyebaran COVID-19 kembali memburuk berarti penyelenggara harus menempuh langkah seperti Pilkada 2020, yaitu membatasi jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) demi mencegah penularan virus tersebut.
Baca juga: Anggota DPR dukung penyederhanaan surat suara pemilu
Dengan demikian, ujarnya, jumlah TPS akan semakin banyak dan anggaran yang dibutuhkan meningkat karena petugas di TPS bertambah dan dibutuhkan lebih banyak peralatan yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di saat pemungutan suara berlangsung.
Oleh karena itu, Zulfikar menekankan pembicaraan seputar anggaran pemilu pada dasarnya bukan tentang mahal ataupun murah melainkan tentang kebutuhan di lapangan.
Zulfikar menanggapi upaya penyederhanaan desain surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menekan jumlah anggaran Pemilu 2024 dari sisi logistik.
Komisioner Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 murah.
Baca juga: KPU: Usulan penaikan honor petugas KPPS sesuai beban kerja
Menurut Evi, penyederhanaan desain surat suara dan formulir dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga anggaran Pemilu 2024 dari sisi logistik dapat dihemat.
Ia mengemukakan hal tersebut dalam kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa,
Baca juga: KPU: Simulasi pemungutan suara bentuk keseriusan siapkan Pemilu 2024
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir berkemungkinan menghemat anggaran logistik pemilu sekitar 50 sampai 60 persen.
Menurut Zulfikar, penyederhanaan desain surat suara itu masih berkemungkinan mengundang beberapa perdebatan, terutama jika isi yang termuat di dalamnya menyalahi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Oleh karena itu daripada menyederhanakan desain surat suara, ia mengusulkan KPU RI untuk menyebar lokasi pencetakan surat suara sehingga dapat menghemat biaya pengiriman.
“Misalnya, soal logistik lokasi pencetakan surat suara disebar supaya titik-titik pengiriman lebih dekat ke lokasi. Memungkinkan tidak itu untuk dilakukan KPU RI, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, pencetak di timur itu siapa, di barat siapa,” kata Zulfikar.
Di samping itu, ia menyarankan apabila KPU RI ingin mengupayakan penghematan anggaran Pemilu 2024, maka berita acara penghitungan suara dapat dialihkan ke dalam bentuk digital.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
