Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan Presiden Joko Widodo akan memantau langsung kondisi kekerdilan (stunting) pada empat titik keluarga saat melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Di sini yang utama ada empat klaster. Calon pengantin, nanti ada pemeriksaan ibu hamil, ibu menyusui juga tumbuh kembang balita,” kata Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani saat ditemui ANTARA di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu.
Dani menuturkan Presiden akan melakukan kunjungan kerja di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (24/3).
Empat titik utama yang terkait dengan kekerdilan itu, akan dipantau melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan. Seperti pengukuran kesehatan calon pengantin perempuan lewat pengecekan hemoglobin (Hb) untuk mengetahui anemia pada calon ibu.
Pengukuran lingkar lengan atas, juga dilakukan guna memastikan apakah calon pengantin perempuan terkena kekurangan energi kronik (KEK).
Baca juga: Presiden ke NTT tinjau percepatan penurunan "stunting"
Baca juga: Angka kekerdilan Timor Tengah Selatan tertinggi di NTT
Pemantauan kesehatan tersebut sangat penting dilakukan, kata dia, agar pemerintah bisa memberikan intervensi berupa pemberian tablet tambah darah ataupun berupa perbaikan asupan gizi pada ibu dan balita yang berpotensi terkena kekerdilan.
“Sehingga tiga bulan sebelum dia menikah, kita bisa memberikan intervensi berupa pemberian tablet tambah darah maupun asupan gizi yang lebih bagus. Sehingga pada saat dia dalam kondisi yang sehat, bisa hamil,” ujar Dani.
Dalam kunjungan kerja itu, Dani membeberkan akan ada dialog yang dilakukan dengan perwakilan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur baik Bupati maupun tim percepatan penurunan stunting (TPPS).
Baca juga: Menko PMK: Pengentasan daerah tertinggal harus sejalan cegah stunting
Baca juga: BKKBN dorong penurunan kekerdilan di 12 provinsi prioritas
Setelah dialog selesai diadakan, Presiden akan mengunjungi sejumlah rumah guna memantau langsung keluarga yang berisiko terkena kekerdilan.
Dalam kesempatan itu Dani mengatakan semua pihak turut membantu pengentasan kekerdilan di lapangan, agar negara dapat mencapai target angka prevalensi kekerdilan menjadi 14 persen di tahun 2024.
“Bapak Gubernur, Bapak Bupati, TPPS semuanya saling support. Bahkan dari seluruh kementerian/lembaga terkait, juga membantu permasalahan ini,” ujar dia.
Baca juga: BKKBN gandeng 340 kampus upaya tangani kekerdilan pada 2022
Baca juga: BKKBN: 71,4 juta keluarga jadi tantangan bentuk keluarga berkualitas
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
