Alasannya, transisi menuju energi bersih membutuhkan dukungan teknologi dan investasi yang tidak murah.
“Transisi Energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bali, Rabu.
Oleh karena itu, Puan, yang pada tahun ini memimpin sidang majelis IPU, meminta negara-negara anggota untuk membuat aksi nyata demi mengurangi dampak perubahan iklim.
“Kita tidak cukup hanya membuat komitmen dan kesepakatan internasional. Namun kita perlu menterjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata di dalam negeri. Parlemen memainkan peran kunci untuk hal tersebut,” kata Puan.
Baca juga: Ketua DPR ajak IPU realisasi dana iklim Rp1.434 triliun per tahun
Sidang Majelis Ke-144 IPU di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, yang digelar pada 20–24 Maret 2022, menjadikan aksi iklim sebagai isu utama.
Tema acara sidang majelis IPU tahun ini adalah “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change”.
Puan dalam pidatonya saat memimpin sidang dewan pengurus (governing council) mengajak parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk merealisasikan komitmen mengalokasikan anggaran untuk dana iklim sampai 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun.
Dana iklim itu diperlukan demi membiayai program dan kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim dan menekan pemanasan global di negara masing-masing.
“Perubahan iklim merupakan krisis eksistensi Planet Bumi. Pemanasan Bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, Bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan Bumi 1,5 hingga 2 derajat Celsius,” kata Puan saat pertemuan tersebut.
Baca juga: Jokowi harap IPU mobilisasi kebijakan konkret atasi perubahan iklim
Oleh karena itu, Puan mendesak forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim.
Di samping itu, Puan juga meminta forum parlemen dunia untuk memobilisasi aksi yang bertujuan mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi,” kata Puan.
Demi mencapai tujuan itu, Puan, yang bertugas sebagai Presiden Majelis Ke-144 IPU mengusulkan kepada anggota agar ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
“Keempat, perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan,” kata Puan.
Baca juga: Presiden kembali singgung pendanaan iklim saat buka Sidang Ke-144 IPU
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
