"Jadi akar masalahnya bukan karena perbedaan hisab dan rukyatnya, tetapi karena perbedaan kriteria," kata Prof. Thomas dalam acara daring bertajuk "Penentuan Ramadhan dan Hari Raya menurut Astronomi", yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan perbedaan hari raya Idul Fitri terjadi pada Tahun 1998, meskipun dilakukan oleh sesama ahli rukyat yang berasal dari organisasi Nahdlatul Ulama.
"Ini paling nyata ketika penentuan Idul Fitri tahun 1998, pada waktu itu sesama ahli rukyat, sesama warga Nahdliyin, antara NU Jawa Timur dengan PBNU itu berbeda," katanya.
Pihaknya menjelaskan pada saat itu, NU Jawa Timur memutuskan Idul Fitri jatuh pada Tanggal 29 Januari 1998, sedangkan PBNU menetapkan sesuai dengan isbat, yaitu Tanggal 30 Januari 1998.
Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena PBNU menolak kesaksian di wilayah Cakung dan Bawean.
"Yang di Jawa Timur itu mendasarkan pada asal teramati saja walaupun sebenarnya nyatanya bulan itu di bawah 2 derajat, itu ketinggiannya hanya 1 derajat lebih, sedangkan PBNU mengatakan kalau bulan itu di bawah 2 derajat, itu tidak mungkin bisa diamati, sehingga kalau ada hasil rukyat itu ditolak," katanya.
Thomas juga menceritakan Muhammadiyah dan Persis yang sama-sama menggunakan metode hisab, pada saat itu juga berbeda dalam menentukan hari raya Idul Fitri.
"Sesama ahli hisab, Muhammadiyah dan Persis itu sama-sama mendasarkan pada hisab itu juga beda, Muhammadiyah tanggal 29 Januari 1998, kemudian Persis itu tanggal 30 Januari 1998," katanya.
Oleh karena itu, dia mengatakan perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri bukan disebabkan oleh adanya pihak yang menggunakan metode hisab, sementara pihak lainnya menggunakan metode rukyat.
"Sekian lama orang mengira bahwa perbedaan itu karena perbedaan metode hisab dan rukyat, tapi nyatanya itu tidak benar sesungguhnya," katanya.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
