• Beranda
  • Berita
  • Presiden: Perlu pendampingan calon pengantin untuk cegah tengkes

Presiden: Perlu pendampingan calon pengantin untuk cegah tengkes

24 Maret 2022 12:36 WIB
Presiden: Perlu pendampingan calon pengantin untuk cegah tengkes
Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan terkait dengan program pencegahan tengkes seusai meninjau rumah warga di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang dipantau dari kanal Youtube Sekretarias Kepresidenan, Kamis (24/3/2022). ANTARA/Gilang Galiartha/aa.

Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemprov, pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target.

Presiden RI Joko Widodo memandang perlu pendampingan calon pengantin untuk mencegah bertambahnya kasus kekerdilan terhadap anak atau stunting (tengkes).

"Saya lihat di lapangan stunting tidak hanya urusan gizi anak, tetapi dimulai dari calon pengantin yang harus disiapkan agar mereka tahu betul apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil," kata Presiden dalam kutipan video wawancara di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis, yang diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden, tidak semua calon pengantin mengetahui berbagai persiapan untuk pencegahan tengkes, bahkan dari kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas sekalipun.

"Oleh karena itu, perlu pendampingan calon-calon pengantin agar setelah menikah itu bisa tahu apa yang harus mereka lakukan yang berkaitan dengan gizi anak," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa pendampingan calon pengantin menjadi salah satu langkah yang harus secara terpadu berbarengan dengan beberapa upaya lain untuk mencapai target menekan tingkat prevalensi tengkes menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Selain itu, juga langkah utama yakni intervensi gizi kepada anak penderita tengkes berupa makanan tambahan, diperlukan pula intervensi untuk pastikan kondisi rumah layak huni serta kemudahan akses air bersih, khususnya di NTT.

"Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan," kata Presiden.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Timor Tengah Selatan, Presiden juga menerima laporan mengenai situasi tengkes di beberapa kabupaten/kota lain di NTT.

Bupati Flores Timur Antonios Hubertus Gege Hadjon melaporkan di wilayahnya pada tahun 2018—2021 tingkat tengkes mengalami penurunan cukup besar menjadi 24 persen.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kowe melaporkan tingkat tengkes di wilayahnya sempat turun di angka 22,2 persen pada tahun 2020. Akan tetapi, kondisi pandemi menciptakan lonjakan hingga 26,4 persen dan saat ini sudah kembali turun di angka 25,1 persen.

Tingkat tengkes di Kabupaten Ende mengalami perkembangan positif menjadi 12,7 persen pada bulan Februari 2022 turun drastis dari 32 persen pada tahun 2018 dan Bupati Ende Djafar H. Achmad menargetkan bisa mencapai angka 9 persen pada bulan Agustus nanti.

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete mengatakan bahwa di daerahnya tingkat tengkes melonjak tinggi menjadi 44 persen pada tahun 2022.

Akan tetapi, dia optimistis bisa mencapai target di bawah 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi turunkan kasus tengkes

Baca juga: BKKBN fokus pada upaya pencegahan tengkes sejak dini

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022