Pemerintah Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara netral dan tidak memihak, kata Kementerian Luar Negeri pada Kamis, di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral.
“Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya.
“Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian.
Menurut dia, Indonesia juga melakukan konsultasi dengan semua anggota G20, seperti yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas.
Dia mengatakan Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
Baca juga: China tegaskan dukungan pada Indonesia di tengah isu soal Rusia di G20
“Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Dan kita mendorong pemulihan global,” kata Dian.
Presidensi G20 Indonesia, kata dia, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik.
“Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar Presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia, yang akan menyelenggarakan KTT G20 pada November, menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina.
AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.
“Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, Indonesia harus memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 hadir pada KTT itu.
Baca juga: Dubes Rusia: Putin berniat hadiri KTT G20
Baca juga: Keanggotaan Rusia di G20 kini dipertanyakan AS dan sekutunya
Luhut dan Jenderal Andika cek sejumlah titik G20 di Bali
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
