Presiden minta Menkeu-BPKP awasi 40 persen anggaran untuk produk lokal

25 Maret 2022 10:01 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat (25/3/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Kris/am.

Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengawasi realisasi kebijakan sebanyak 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD dan BUMN digunakan untuk belanja produk dalam negeri.

“Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan terdapat konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja.

“Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menkeu, sudahlah. Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK (Dana Alokasi Khusus) setuju? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU (Dana Alokasi Umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini,” ujarnya.

Konsekuensi juga berlaku bagi BUMN dan jajaran kementerian/lembaga yang tidak taat untuk membelanjakan anggaran barang dan jasa sebanyak 40 persen untuk produk lokal.

“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul,” ujar Presiden.

Presiden sebelumnya mengatakan dirinya merasa jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran pemerintah pusat, daerah hingga BUMN. Presiden merasa heran berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan pemerintah. Ia mencontohkan produk impor tersebut antara lain seerti "Closed Circuit Television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga suku cadang untuk traktor pertanian.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," ungkap Presiden.