"Kuota yang disediakan sebanyak 20 KK, adapun lokasi penempatan di Kawasan Satuan Pemukiman (SP) 10, Tanjung Buka, Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan," kata Denny di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Senin.
Sebanyak 20 kuota itu dibagi untuk kategori Transmigran Penduduk Asal (TPA) sebanyak 10 KK.
Terdiri dari Jawa Tengah sebanyak empat KK dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak enam KK. Sementara 10 lainnya Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dari Kaltara.
Baca juga: Pesona wisata eks pemukiman transmigrasi di tengah rimba Kaltara
Baca juga: Mendes PDTT berharap kawasan transmigrasi jadi pusat ekonomi baru
Calon transmigran harus mengikuti tahap pendaftaran dan seleksi di daerah asal masing-masing. Teknisnya dilaksanakan oleh Disnakertrans tingkat kabupaten dan kota.
“Untuk memenuhi kriteria dan persyaratan, akan dilakukan di daerah asal mereka. Teknisnya untuk yang TPS bisa ke Disnakertrans Bulungan,” katanya.
Denny memaparkan Kaltara memiliki dua lokasi yang masuk daftar 52 kawasan revitalisasi transmigrasi se-Indonesia.
Hal ini merupakan program nasional yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
“Kawasan itu ada di Seimenggaris di Kabupaten Nunukan dan Salimbatu di Kabupaten Bulungan masuk prioritas nasional,” kata Denny.
Program transmigrasi sendiri disebut memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah penempatan. Antara lain mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.
“Artinya, transmigrasi bukan hanya perpindahan penduduk, tapi juga ke upaya pengembangan kawasan di lokasi penempatan,” katanya.
Keberadaan transmigran dinilai tidak akan menjadi beban bagi daerah penempatan. Ini dikarenakan mereka telah dibekali kemampuan dan keahlian untuk bertahan hidup. Khususnya pada berbagai sub bidang di sektor pertanian.
“Mereka datang ke sini sudah didampingi dan dibekali ilmu pertanian. Supaya bisa memiliki taraf hidup yang baik. Apalagi mereka ini, istilahnya dari Jateng dan DIY ke Kaltara dengan tujuan ke tanah harapan,” kata Denny.
Program transmigrasi di Kaltara sempat terhenti selama dua tahun. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah urung memobilisasi masyarakat melalui program tersebut dan mulai dibuka tahun ini.*
Baca juga: Mendes: Lokasi kawasan transmigrasi harus bebas permasalahan hukum
Baca juga: Kemendes gandeng PUPR selesaikan infrastruktur kawasan transmigrasi
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
