Ketua MPR: Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran

29 Maret 2022 17:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan pidatonya pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Catatan Awal Tahun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Dalam pidatonya Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 selama lebih kurang dua tahun terakhir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran, seiring dengan keputusan pemerintah mengizinkan masyarakat melakukan mudik pada Idul Fitri tahun ini.

"Saya meminta pemerintah, yang pada tahun ini membolehkan masyarakat mudik lebaran, mengantisipasi agar lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Idul Fitri 2022 tidak terjadi," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Bamsoet demikian ia biasa disapa, antisipasi dapat dilakukan dengan mensyaratkan pemudik sudah menerima vaksin ketiga atau booster. Disamping itu, kata dia, pemerintah perlu lebih awal menetapkan kebijakan serta upaya nyata untuk mencegah lonjakan kasus terulang, dengan tetap memperkuat testing khususnya bagi pelaku perjalanan.

"Hal ini guna mendeteksi dan mencegah masuknya varian baru yang dapat menimbulkan lonjakan kasus baru," ujar dia.

Baca juga: Ketua MPR RI kecam keras teror yang dilancarkan KKB di Papua
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Empat Pilar MPR penting bagi parpol
Baca juga: MPR: "Pekerjaan rumah" sektor pendidikan harus dituntaskan

Sebagaimana di ketahui dua tahun terakhir tradisi mudik lebaran menjadi penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Hal itu akibat tingginya mobilitas warga, ditambah rendahnya laju vaksinasi pada tahun lalu yang membuat kasus COVID-19 melonjak pascalibur Lebaran.

Bamsoet meminta pemerintah pusat dan daerah untuk terus berupaya mengejar cakupan vaksinasi COVID-19 baik dua dosis, hingga dosis penguat/booster di setiap daerah, khususnya daerah yang vaksinasinya belum 100 persen atau bahkan di bawah 70 persen.

Dia menilai, pemerintah juga perlu untuk tetap mensyaratkan penerapan protokol kesehatan khususnya jelang Ramadhan dan Lebaran, sebab penerapan protokol kesehatan merupakan tindakan tepat untuk mencegah penularan COVID-19.

"Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 juga perlu terus memantau serta mengevaluasi situasi dan penanganan pandemi saat ini, yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur pelaku mudik tahun ini. Sehingga diharapkan kebijakan terkait mudik tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan bersama," ujarnya.